Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, baru-baru ini menyerahkan bantuan sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Gereja Baptis Bahtera Wamena dan gedung serbaguna. Penyerahan bantuan ini dilakukan di hadapan ribuan jemaat, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan tempat ibadah dan fasilitas pendukungnya dari tahap awal.
Secara lahiriah, dukungan ini terlihat seperti bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai spiritual dan kebutuhan umat. Namun, di balik simbol religiusitas tersebut, terdapat kenyataan yang jauh lebih getir yang dialami oleh rakyat di wilayah pegunungan Papua lainnya yang terus hidup dalam kondisi darurat dan penuh penderitaan.
Masyarakat Yahukimo, Nduga, dan beberapa wilayah pegunungan Papua lainnya hingga kini masih menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Konflik bersenjata, pengungsian, kelaparan, serta minimnya akses terhadap layanan dasar menjadi wajah nyata penderitaan rakyat Papua yang terus diabaikan oleh negara.
Di Wamena sendiri, bencana banjir bandang telah meluluhlantakkan banyak pemukiman. Ratusan warga kehilangan rumah, harta benda, dan sanak keluarga. Namun, tidak ada aksi tanggap cepat yang memadai dari pemerintah provinsi, khususnya dari Gubernur Papua Pegunungan, dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh sisi kemanusiaan rakyat.
Tindakan apatis dari pemimpin daerah dalam menyikapi krisis-krisis tersebut menunjukkan wajah dehumanisasi yang sangat jelas. Rakyat Papua tidak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak hidup, melainkan sebagai objek penderitaan yang terus diabaikan. Kekerasan sistematis, pengungsian, dan kematian sipil dianggap hal biasa di bawah struktur pemerintahan yang gagal melindungi warganya.
Lebih dari itu, agama kini dijadikan instrumen politis yang efektif untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua. Bantuan ke gereja, meski penting bagi umat, kerap digunakan sebagai saluran alternatif untuk melembutkan semangat perlawanan rakyat yang tengah menuntut hak menentukan nasib sendiri. Ini adalah strategi kolonial yang dikemas dalam simbol-simbol moralitas.
Pemerintahan kolonial dalam bentuk modern tidak selalu datang dengan senjata; ia datang dengan kebijakan, bantuan, dan simbol-simbol kemanusiaan yang membius kesadaran rakyat. Penggunaan agama sebagai alat kekuasaan adalah bentuk manipulasi nilai-nilai spiritual yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Papua.
Kami tidak menolak pembangunan rumah ibadah. Tapi kami menolak eksploitasi agama untuk membungkam suara keadilan. Ketika gereja dijadikan alat politik, maka nilai-nilai ketuhanan yang luhur justru diperkosa untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di tanah Papua.
Kami rakyat Yahukimo, Nduga, dan Papua pegunungan menyerukan agar pemerintah tidak bersikap parsial dan simbolik. Yang dibutuhkan bukan sekadar bangunan megah, tetapi perhatian serius terhadap nyawa-nyawa yang terancam, hak-hak yang dilanggar, dan hidup yang diinjak-injak oleh sistem yang terus menindas.
Selama rakyat Papua masih menderita, maka setiap kebijakan yang tidak berpihak pada mereka hanya akan menambah luka. Kami menuntut keadilan, bukan basa-basi politik. Kami menuntut tindakan nyata, bukan pencitraan melalui agama. Dan kami menegaskan: perjuangan untuk penentuan nasib sendiri tidak bisa dibungkam oleh bantuan, apalagi dibungkus oleh doa yang dipolitisasi.
By: Namolla Amole
0 komentar:
Posting Komentar