Susan Bolton (Foto: Nicole Garmston/Herald Sun) |
MORELAND, MELBOURNE, SATUHARAPAN.COM - Seorang
politisi di sebuah kota kecil di Australia melancarkan gagasan yang
mendukung pengibaran bendera Bintang Kejora atau bendera Papua Merdeka
di gedung Balai Kota di kota tersebut setiap tanggal 1 Desember. Gagasan
itu akan diperdebatkan oleh para konselor Dewan Kota pada hari Rabu ini
(12/07).
Politisi itu, Sue Bolton, adalah satu dari 11 konselor di Dewan Kota
Moreland, Melbourne, Australia. Kota ini berdiri pada 1994 dan
berpenduduk 162.500 orang, menurut sensus 2016 .
Bolton yang berasal dari Aliansi Sosialis Moreland, mengusulkan
kepada Dewan Kota untuk mengadakan sidang pekan ini, yang agenda
pokoknya adalah memperdebatkan dan memutuskan pengesahan pengibaran
Bintang Kejora setiap 1 Desember di Balai Kota Moreland. Tanggal itu
dipilih karena dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Bintang Kejora
pertama kali dikibarkan pada tanggal yang sama tahun 1961.
Selama ini Balai Kota Moreland mengibarkan beberapa bendera dengan
berbagai alasan. Yang secara permanen berkibar adalah bendera resmi
Australia, bendera Aborigin dan bendera Torres Strait Isilander. Selain
itu ada satu tiang lagi yang sebelum ini dipakai mengibarkan bendera
'pelangi' LGBT. Bendera LGBT akan terus berkibar sampai nantinya
perkawinan sesama jenis menjadi undang-undang di Australia.
Konselor Bolton mengatakan Moreland memiliki sejarah panjang dalam
mendukung kemerdekaan Timor Leste. Dan ia berpendapat situasi di Papua
mirip dengan Timor Leste. Itulah alasannya mengajukan dikibarkannya
Bintang Kejora setiap tanggal 1 Desember.
Apakah usul itu akan disetujui oleh Dewan Kota, masih perlu ditunggu.
Yang jelas gagasan Bolton tampaknya tidak akan mulus pada sidang yang
akan berlangsung hari Rabu nanti. Suara skeptis cukup banyak yang
muncul.
Seorang pejabat di Balai Kota Moreland mengatakan selama ini salah
satu tiang bendera di Balai Kota diperuntukkan untuk bendera LGBT.
Pengibaran bendera LGBT tersebut dengan syarat tidak ada bendera lainnya
yang harus dikibarkan. Oleh karena itu, kata dia, bila nanti sidang
Dewan Kota memutuskan bahwa bendera Papua Merdeka akan dikibarkan,
berarti bendera LGBT harus diturunkan.
"....bendera 'pelangi' perlu turun untuk hari itu, untuk memberi
tempat bagi bendera Papua," kata pejabat tersebut, sebagaimana
diberitakan oleh Herald Sun, hari ini (10/07).
Pejabat Dewan Kota itu menambahkan, sebetulnya Moreland tidak memiliki kebijakan atau kerangka kerja untuk memahami situasi Papua. Juga, Dewan Kota tidak melihat bahwa jumlah orang Papua di Moreland cukup banyak.
Pejabat Dewan Kota itu menambahkan, sebetulnya Moreland tidak memiliki kebijakan atau kerangka kerja untuk memahami situasi Papua. Juga, Dewan Kota tidak melihat bahwa jumlah orang Papua di Moreland cukup banyak.
Diperkirakan akan terjadi perdebatan yang sengit tentang gagasan ini.
Beberapa kalangan mengatakan isu Papua kurang relevan dengan kebutuhan
kota tersebut. Apalagi suara masyarakat yang mengkritisi kinerja Dewan
Kota juga cukup luas.
Bulan lalu, Dewan Kota mendapat kecaman karena dianggap mencampuri
isu-isu kontroversial seperti pengibaran bendera politik mempromosikan
UU suku asli, dan mengangkat kasus-kasus perselisihan etnis yang sudah
lama.
Pada waktu itu, Evan Mulholland, salah seorang intelektual dari
lembaga tanki pemikir Istitute of Public Affairs, mengatakan bahwa
anggota Dewan Kota dipilih untuk memperbaiki jalan lokal dan
membersihkan sampah.
"Anggota Dewan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengomentari urusan
internasional ... Mereka harus melakukannya sendiri sebagai warga negara
daripada menghabiskan uang kita," katanya.
Selain menggagas pengibaran bendera Papua Merdeka, Bolton juga
mengeritik Dewan Kota yang melakukan peninjauan terhadap sebuah
peraturan di kota Moreland. Lewat peninjauan peraturan tersebut, ada
banyak hal yang kini harus mendapat izin dari pemerintah bila ingin
berkumpul.
Menurut Bolton, peraturan baru itu "kejam" dimana setiap orang yang
akan membagikan selebaran harus mendapat izin dari Dewan Kota.
Dia mengatakan bahwa, di bawah peraturan yang ditinjau itu, kelompok
yang ingin membagikan selebaran untuk mempromosikan acara mereka atau
mengingatkan warga atas suatu perkembangan baru, harus mendapat izin
dari Dewan Kota.
Bolton mengatakan ini adalah serangan terhadap kebebasan berbicara dan hak warga untuk melakukan demonstrasi.
Namun Juru bicara Moreland, Marco Bass, mengatakan bahwa revisi UU
tersebut hanya merupakan penyajian ulang peraturan sebelumnya sehingga
lebih sederhana dan lebih jelas.
Editor : Eben E. Siadari
0 komentar:
Posting Komentar