 |
| Ilustrasi. Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: UN Human Rights Council Chamber) |
JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Isu Papua tetap
menjadi sorotan sejumlah negara atas kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di
Indonesia di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Sidang
Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review - UPR) pada hari
Rabu (03/05) di Jenewa.
Delegasi dari 103 negara secara berturut-turut mengomentari laporan
HAM yang disiapkan oleh Indonesia, negara yang kali ini mendapat giliran
untuk mendapat peninjauan.
Berbagai tanggapan muncul terhadap laporan HAM di Indonesia yang
disiapkan oleh delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno
Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.
Isu penindasan aktivis dan wartawan di Papua merupakan salah satu
yang mendapat sorotan dan kritik dari berbagai delegasi, disamping isu
lain yang dominan, yaitu meningkatnya intoleransi beragama serta seruan
untuk menghentikan hukuman mati terhadap penjahat narkoba.
Berdasarkan catatan dokumen yang ada di laman UPR Info,
setidaknya ada tujuh negara yang secara eksplisit menyebut Papua dalam
rekomendasi yang mereka sampaikan. Negara-negara itu adalah Jerman,
Prancis, Kanada, Meksiko, Selandia Baru, Korea Selatan dan Jepang.
Jerman dalam rekomendasinya menyoroti pelanggaran HAM di Papua dalam
kaitan penegakan hukum terhadap pejabat yang bertanggung jawab.
"Jalankan prosedur yang akuntabel terhadap semua jajaran yang
bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di provinsi-provinsi Papua,"
demikian rekomendasi dari delegasi Jerman.
Selain itu Jerman juga merekomendasikan agar RI memberikan akses
kepada delegasi ICRC ke provinsi-provinsi di Papua agar mereka dapat
memenuhi mandat mereka.
Sementara itu Prancis dalam rekomendasinya meminta agar RI
melaksanakan investigasi independen terhadap kekerasan yang terjadi atas
para pembela HAM dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan
serta menjamin kebebasan berekspresi.
Prancis juga menekankan perlunya kebebasan akses pers maupun masyarakat sipil ke Papua.
Selanjutnya, Prancis mendesak Indonesia membebaskan jurnalis untuk melakukan liputan ke Papua.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan UPR
untuk setiap negara anggota setiap lima tahun, dan memberi kesempatan
kepada negara lain untuk menganalisis kemajuan HAM di negara itu dan
menyoroti masalah yang ada. Indonesia mendapat giliran pada sesi 27 pada
sidang Dewan HAM PBB pada 3 Mei.
Selain negara-negara yang sudah disebutkan di atas, Korea Selatan
juga menyebut Papua secara eksplisit dalam rekomendasinya. Negara ini
merekomendasikan peningkatan perlindungan kepada pembela HAM dalam upaya
mereka meningkatkan kondisi HAM kelompok etnis dan agama di wilayah
tertentu, termasuk di Papua.
Ada pun Meksiko merekomendasikan Pelapor Khusus PBB mengunjungi
Indonesia khususnya Pelapor Khusus PBB tentang penghilangan paksa,
Pelapor Khusus mengenai isu-isu minoritas, Pelapor Khusus mengenai hak
atas makanan, dan Pelapor Khusus mengenai hak-hak masyarakat adat.
Secara khusus, Meksiko meminta agar para Pelapor Khusus tersebut mengunjungi Papua.
Hal senada disuarakan oleh Kanada. Negara ini meminta agar Indonesia
mengambil langkah, terutama di Papua, untuk meningkatkan perlindungan
bagi pembela HAM dalam melawan stigmatisasi, intimidasi dan serangan.
Indonesia juga diharapkan mengambil langkah untuk menjamin
penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai,
termasuk melalui peninjauan terhadap peraturan yang dapat digunakan
untuk membatasi ekspresi politik, khususnya pasal 106 dan 110 dari KUHP.
Di bagian lain rekomendasinya Kanada meminta agar Indonesia
membebaskan mereka yang ditahan semata-mata untuk kegiatan politik yang
damai.
Sementara itu, Selandia Baru memberikan rekomendasi yang lebih lunak.
Negara ini merekomendasikan agar Indonesia melaksanakan pelatihan yang
komprehensif tentang HAM kepada aparat militer dan kepolisian, termasuk
mereka yang bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya, Jepang dalam rekomendasinya meminta RI segera
menghentikan pelanggaran HAM oleh aparat militer dan kepolisian di Papua
serta menghentikan impunitas terhadap pelanggaran HAM yang berlaku di
Papua.
Selain tujuh negara yang sudah disebutkan, sejumlah negara juga
memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan situasi HAM di Papua,
walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.
Australia merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan transparansi
HAM dengan memberikan akses media lokal maupu internasional,
meningkatkan hubungan dengan Kantor Komisioner HAM PBB, Palang Merah
Dunia dan organisasi internasional yang relevan.
Selain itu Australia juga meminta Indonesia mengambil tindakan untuk
memastikan bahwa pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang dilakukan
oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dan mereka yang dianggap
bertanggung jawab dituntut dengan cara yang adil.
"Memastikan investigasi cepat, komprehensif, dan efektif atas tuduhan
pelanggaran HAM yang kredibel oleh anggota pasukan keamanan...,"
demikian rekomendasi Australia.
Ada pun Austria merekomendasikan langkah-langkah efektif lebih lanjut
untuk mengakhiri impunitas dalam kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan
yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan setelah melakukan
dialog selama 3,5 jam dengan delegasi dari 103 negara, tertangkap pesan
kuat bahwa para delegasi mengapresiasi berbagai kemajuan serta upaya dan
komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan
perlindungan HAM.
Namun, intelektual muda dan aktivis HAM Papua, Markus Haluk, menilai
sebaliknya. Ia berpendapat, laporan HAM delegasi RI di Dewan HAM PBB
tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Karena itu, lanjut dia, rakyat Papua menolak 'pembohongan' pemerintah
RI dalam UPR dan menuntut pemerintah memnerikan hak penentuan nasib
sendiri.
Editor : Eben E. Siadari
0 komentar:
Posting Komentar