Anggota dan kolega Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) bersama
Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum, Dame Meg Taylor, di gedung
East-West Centre di Honolulu (2/9/2016) – pmpresssecretariat.com
Jayapura, Jubi – Tuvalu dan Nauru resmi bergabung menjadi
anggota Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) dalam pertemuan perdana
PCWP di lantai 4 Gedung East West Centre, Honolulu Jumat (2/9) lalu,
menyusul Kerajaan Tonga dan Republik Kepulauan Marshall yang menunjukkan
dukungannya lewat kehadiran Perdana Menteri Hon Akilisi Pohiva dan
Menteri Pekerjaan Umum Republik Kepulauan Marshal, Hon David Paul.
Bertambahnya anggota dan dukungan tersebut menunjukkan peningkatan
momentum terhadap hak penentuan nasib sendiri dan isu-isu HAM West Papua
untuk menjadi desakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian
pernyataan resmi sekretariat pers Perdana Menteri Republik Kepulauan
Solomon, Minggu (4/9/2016).
Tuvalu adalah pulau di Polinesia yang terletak di Lautan Pasifik
antara Hawaii dan Australia. Sementara Nauru adalah negeri kepulauan
Mikronesia di Pasifik Tengah, berdekatan dengan Kiribati dan Banaba
Islands. Perdana Menteri Tuvalu, Hon Enele Sopoaga dan Yang Mulia
Marlene Moses hadir dalam pertemuan perdana PCWP tersebut.
“Negeri kami sepenuhnya mengapresiasi dan bersimpati pada aspirasi
dan harapan rakyat West Papua untuk berdiri diatas kaki mereka sendiri
dan mendukung hak-hak mereka berdiri sebagai sebuah negara dan
menentukan keberlangsungan diri mereka sendiri sebagai rakyat,” demikian
ujar Perdana Menteri Sopoaga, seperti dikutip rilis tersebut.
Merlene Moses, yang juga Permanen Representative Nauru untuk PBB,
mengatakan isu West Papua harus dibawa ke UN C24 (Komite Khusus
Dekolonisasi), “supaya berhasil, kepemimpinan di Pasifik harus kuat
sehingga bisa mendorongnya lebih strategis,” tegasnya.
Menurut Moses, upaya strategis tersebut dibutuhkan dalam rangka
menyelaraskan dukungan, “apa yang didukung sebagian orang, belum tentu
didukung yang lain,” ujarnya.
Menteri Paul dari Republik Marshall menyatakan bahwa negerinya
melihat isu West Papua dari perspektif kemanusiaan, dan isu-isu
kemanusiaan ada di garda depan pemerintahannya.
Sementara Pohiva, Perdana Menteri Tonga, menganggap bahwa penanganan
pelanggaran HAM di West Papua menjadi tanggung jawab moral
pemerintahannya, termasuk situasi yang makin memburuk menanggapi seruan
penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan West Papua.
“Pada Sidang Umum PBB ke-70 tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa
semua tujuan tata pemerintahan yang baik serta transparansi, mustahil
tercapai tanpa memberi dukungan sepenuhnya pada hak-hak azasi manusia di
wilayah-wilayah konflik di seluruh dunia, termasuk Kepulauan Pasifik,”
kata dia.
 |
| Bersolidaritas untuk rakyat Papua (dari kiri ke kanan) Havea mewakili PIAGO, PM Sogavare dan PM Sopoaga mewakili Tuvalu – pmpresssecretariat.com |
Komitmen Strategis PCWP
Semua anggota pendiri PCWP hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali
Pemerintah Vanuatu. Sekretaris Jenderal Pasific Islands Forum (PIF),
Dame Meg Taylor, juga hadir.
Perdana Menteri Solomon, Sogavare, yang berdiri paling depan memimpin
konsolidasi perluasan dukungan untuk West Papua di Pasifik, dalam
kesempatan itu menegaskan bahwa Pasifik memiliki kewajiban sebagai
tetangga terdekat West Papua untuk meneruskan aspirasi rakyat di wilayah
itu.
“Hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua telah dikhianati sejak 50
tahun terakhir, demikian pula pelanggaran hak hidup dan martabat yang
dilanggar karena mereka menuntut penentuan nasib sendiri, padahal itulah
prinsip fundamental Piagam Dasar PBB,” tegas Sogavare.
Maksud dan tujuan PCWP, baginya, sangat sejalan denagn
prinsip-prinsip hak azasi manusia dan demokrasi sebagai fondasi Piagam
PBB, yang seharusnya dilindungi dan dipatuhi seluruh negara anggota.
Namun dia juga mengakui tidak mudah membalikkan kesalahan yang sudah
dilakukan dengan menutup-nutupi dan menambah kerumitan isu West Papua
selama bertahun-tahun.
“Itulah sebabnya pendekatan harus lebih kolaboratif dan strategis, hanya
dengan kerja bersama menangani isu-isu West Papua secara lebih
strategis tujuan misi kita dapat tercapai,” ujarnya.
Sekretaris PIF, Dame Taylor, menyatakan posisi PIF terkait West Papua
dalam pemaparannya di forum diskusi PCWP itu. Menurut dia, pada
Pertemuan Tingkat Tinggi PIF ke 46 tahun lalu, pihaknya sudah memutuskan
misi Pencari Fakta untuk dikirim ke West Papua.
 |
| Para anggota dan kolega PCWP mendiskusikan langkah selanjutnya untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua |
“Namun, pemerintah Indonesia menilai istilah “pencari fakta” sebagai
hal yang ofensif, sehingga resolusi itu masih terhambat,” ujarnya sambil
menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu Pimpinan PIF, Perdana Menteri
O’Neil dari Papua Nugini serta Presiden Joko Widodo untuk tindak lanjut
resolusi tersebut. Pimpinan PIF dikatakannya akan bertemu Presiden
Indonesia.
Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP yang hadir pada kesempatan
itu, menegaskan bahwa ULMWP mewakili gerakan pembebasan West Papua,
akan terus mendorong perjuangan hak rakyat Papua atas tanahnya, hak
penentuan nasib sendiri, dan seluruh hak azasi manusia yang dijamin oleh
Piagam Dasar PBB.
Wakil FLNKS, Rodrigue Tiavouane, kembali menegaskan dukungan mereka
atas inisiatif PCWP dan strategi yang akan dijalankan ke depan.
“Kami juga telah melalui proses perjuangan hak penentuan nasib sendiri
ini, dimulai dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) kemudian Pasific
Islands Forum (PIF) dan akhirnya ke Komite 24 PBB Khusus untuk
Dekolonisasi,” ujarnya.
Sebagai satu-satunya koalisi LSM yang menjadi anggota PCWP, PIANGO
(Pacific Islands Alliance of Non-Governmental Organisations), ikut
merasakan penderitaan rakyat West Papua dan berkepentingan mendorong
para pemimpin Pasifik untuk bersepakat menghentikan kekerasan di Papua
dan menemukan jalan perdamaian terbaik bagi hak penentuan nasib sendiri.
“Saya sangat berbesar hati atas kepempimpinan yang ditunjukkan oleh
Perdana Menteri Sogavare terhadap isu West Papua ,” ujar anggota PIANGO
Tonga, Drew Havea.
Pertemuan PCWP ini ditutup dengan pernyataan komitmen seluruh anggota PCWP terhadap tujuan misi mereka.(*)
0 komentar:
Posting Komentar