 |
| Ilustrasi pembungkaman ruang demokrasi dan pemutusan jaringan internet atas kejahatan negara terhadap rakyat sipil di Papua |
Pernah saya menulis bahwa semua ruang demokrasi dan perjuangan rakyat Papua terus dibungkam atas nama negara dan atas nama pertahankan NKRI, media sosial seperti facebook dan media sosial lainnya sebagai tempat atau ruang demokrasi alternatif bagi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat dengan bantuan internet kepada orang lain atau kepada dunia untuk bisa mengetahui kebenaran dari Papua.
Setelah reformasi rakyat Indonesia merasa lega kerena hak mereka, suara kaum tertidas bisa tersalurkan melalui ruang demokrasi, tetapi bagi rakyat Papua tidak ada perubahan, rasanya resim orde lama dan orde baru masih tetap ada di Papua. Pembungkaman ruang demokrasi, diskriminasi dan kriminalisasi perjuagan rakyat Papua retus berlangsung di Papua.
Beberapa tahun terahir pembungkaman hak politik, hak demokrasi, hak berexpresi terus dibungkam atas nama NKRI.
Disini saya mau sedikit utarakan adalah tentang pembungkaman dan isolasi wilayah Papua dari pantauan masyarakat interbasional dalam semua aspek terlebih khusus ruang demokrasi dan perjuangan rakyat Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Beberapa tahun terakhir kita ikuti pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan akses bagi wartawan asing dan pelarangan atau pencabutan perijinan terhadap LSM asing di Papua.
Hak menyampaikan pendapat di muka umum di jamin undang-undang nomor 9 tahun 1998 undang-undang pasal 28 ayat 1 dan 2 hurup A sampai huruf J tentang penyampaian pendapat dibungkam.
Undang pasal 32 tentang setiap orang berhak nendapatkan informasi secara bebas di batasi. Konfenan internasional hak sipil, hak politik tidak dihormati oleh negara di West papua. Kini akses internet menjadi solusi bagi rakyat Papua menyalurkan pendapat melalui media sosial terancam akan ditutup oleh kolonial.
Bebera kali saya ikuti, ketiga isu politik Papua di buka di mata dunia internasional bebera peristiwa kejahatan negara di Papua kali ini terjadi lagi jaringan internet tergganggu. Telkomsel selalu menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Papua bahwa Kabel opik di bawah laut putus sehingga jaringan tergganggu. Hal ini bebera kali terjadi di papua, tetapi alasan atau penyebab terputusnya kabel optik tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik di Papua.
Pertanyaanya, mengapa hal yang sama terulang di Papua, kenapa Telkomsel tidak mengatasi penyebab putusnya kabel optik? Berapa hari terkhir ini jaringan internet tergganggu sejak hari sabtu lalu di Papua, menurut Telkomsel jaringan internet akan tergganggu hingga dua bulan ke depan karena kabel optik di sorong putus katanya.
Apakah benar kabel optik bawah laut putus ? Jika benar apa penyebabnya ?
Telkomsel harus sampaikan ini secara teransparan dan terbuka penyebab terputusnya kabel optik selalu terjadi di Papua ini.
Saya memandang bahwa pemutusan jaringan internet ini hanya pembungkaman perjugan rakyat Papua dan membatasi ruang orang Papua menyampaikan setiap kejahatan negara di West Papua.
Sebab pemutusan jaringan intrnet ini terjadi ketiga isu pelanggaran HAM di Papua disoroti di dewan HAM PBB dan menjelang sidang KTT MSG pada 14 juli mendatang di honiara. Negara sedang panik menghadapi gerakan rakyat Papua dan isu West Papua di tingkat internasional sehingga akses internet sengaya di putuskan.
Sebab mereka takut kebobrokan dan kejahatan negara di West Papua di buka di internasional. Kami tidak heran dan kaket dengan ini karena hal tentu akan terjadi ketiga negara merasa terancam maka tentu kolonial Indonesia akan memutuskan jaringan internet di Papua untuk mengisolasi wilayah koloninya.
Kenapa? Sejak hari sabtu Telkomsel tergganggu baik telpon maupun internet, orang Papua kesulitan mendapat informasi melalui telpon dan internet. Untuk telpon bisa aktif kembali namun akses internet masih tergganggu bahkan nenurut Telkomsel akan putus sampai 2 bulan kedepan.
Ini berarti ada ancaman serius bagi rakyat Papua, sebab di saat akses ini terputus maka penyiksaan pembunuhan, pengkapan dan kekerasan secara masif akan terjadi di papua.
Oleh karena itu kepada semua pihak yang kompoten dan peduli kemanusiaan di Papua harus serius melihat situasi ini. Sebab, secara politik saya melihat ini bagian dari isolasi dan pembungkaman ruang demokrasi dan informasi dari pantauan dunia internasional.
Karena dalam waktu dekat rakyat Papua akan melakukan aksi nasional untuk mendukung ULMWP menjadi angggota penuh MSG melalui KTT MSG pada bulan juli 2016.
Ini ancaman serius terhadap gerakan rakyat Papua karena di saat akses internet terputus tentu akan ada penangkapan, penjiksaan, teror dan intimidasi terhadap aktivis bahkan rakyat Papua akan terjadi.
Dengan demikian kita melihat situasi ini dengan obyektif dan berfikir untuk mencari jalan keluar atau alternatif lain sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam waktu dekat, dalam negeri maupun luar negeri.
Putusnya akses internet menjadi ancaman serius kejahatan negara secara masif di Papua (Bukti kejahatan dan kolonialisme Indonesia di Papua) [AN]
Oleh : Nesta Suhuniap Gimbal. Aktivis Papua.
0 komentar:
Posting Komentar