Honiara, Jubi – Aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Groups ditunda hingga sebelum bulan September 2016. Penundaan ini diputuskan karena kriteria keanggotaan baru yang dibuat oleh sub komite legal MSG pada kenyataannya mengancam keanggotaan Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) di MSG.
Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Sedangkan Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP. Namun masalah penundaan keanggotaan penuh ULMWP ini bukanlah karena penolakan Fiji dan PNG.
“Kami harus melihat kembali kriteria dan panduan yang dibuat oleh sub komite hukum di sekretariat MSG. Entah kenapa, kriteria yang dibuat oleh sub komite legal ini mensyaratkan anggota MSG haruslah sebuah negara. Ini tidak hanya menutup peluang ULMWP sebagai anggota penuh tapi sekaligus mengancam status FLNKS yang adalah salah satu pendiri MSG,” jelas Sogavare kepada Jubi, usai pertemuan para pemimpin MSG di Heritage Park Hotel, Honiara (14/7/2016).
Secara rinci Sogavare menjelaskan dalam pengambilan keputusan, para pemimpin biasanya hanya tinggal memutuskan saja. Tidak membahas lagi kriteria atau hal-hal teknis lainnya. Namun dalam pertemuan kali ini, Fiji dan Papua New Guinea sangat mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh sub komite hukum sekretariat MSG.
“Tidak biasanya pertemuan para pemimpin membahas hal-hal yang bersifat teknis, termasuk soal kriteria. Itu adalah tugas sub komisi hukum,” jelasnya.
Sogavare menambahkan, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai sudah bersedia menjadi tuan rumah untuk pertemuan khusus membahas kriteria keanggotaan dan aplikasi ULMWP sebelum bulan September mendatang.
Amena Yauvoli, Direktur Jenderal MSG membenarkan pernyataan Sogavare. Namun kesalahan itu terjadi sebelum ia secara resmi menjabat Direktur Jenderal MSG.
“Ketua MSG sudah mengarahkan saya untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini. Kami akan segera bekerja untuk mendukung keputusan para pemimpin, terutama ketua MSG,” kata Amena.
Amena menambahkan pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.
Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, kepada Jubi menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua. Ia memastikan pertemuan khusus para pemimpin yang akan dilakukan nanti di Port Vila, Vanuatu tidak akan tertunda lagi seperti pertemuan MSG sebelumnya.
“Tidak akan tertunda. Karena pertemuan ini hanya membahas masalah kriteria dan keanggotaan ULMWP,” jelas Salwai.
Lanjutnya, para pemimpin telah setuju untuk memberikan waktu kepada sub komite hukum MSG meninjau kembali kriteria yang telah dibuat sebelumnya untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar MSG, aspirasi politik dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan,” jelas Salwai.
Pihak ULMWP menerima dengan lapang dada keputusan para pemimpin untuk menunda status ULMWP sebagai anggota penuh. Tidak ada kekecewaan dari para pemimpin ULMWP atas keputusan ini.
“Kami memang berharap status keanggotaan kami diputuskan di Honiara ini. Tapi kami tetap menghargai keputusan saudara-saudara kami di Melanesia. Kami adalah tamu untuk mereka dan mereka sangat peduli terhadap masa depan bangsa dan rakyat Papua. Kami yakin, kami akan mendapatkan status resmi kami sebagai bagian bangsa Melanesia sebelum bulan September nanti,” ungkap Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote.
Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.
“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya. (*)
0 komentar:
Posting Komentar