Ini Pernyataan Sikap KK AMP Paniai-Nabire

Ilustrasi (Foto: AP/Beko).

Hak Menentukan Nasib Sendiri [Self-Determination]; Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlibat pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua Barat. Perundingan status wilayah dan politik Papua mulai dari  Konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Denhaag Belanda hingga Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tidak pernah melibatkan orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir.Soekarno mengumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papuamendeklarasikan kemerdekaan, untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu.

1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi wilayah Papua Barat kepadaPemerintah Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan PEPERA sesuaiPerjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962. Dengan adanya penyerahan administrasi wilayah Papua Barat kepada pemerintah Indonesia,Indonesia mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dari Jawa ke wilayah Papua Barat dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti, hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969, yaitu tahun 1967, terjadi kontrak karya Freeport Mc Morran Gold and Copper. Perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orde Baru Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA. Walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh rakyat Papua Barat, karena rakyat Papua Barat menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer, baik didaerah pesisir Papua, maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua Barat dibunuh oleh militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.

Sesuai dengan deskripsi OAP dan Pulau Papua, seperti; sosial-budaya, sejarah identitas, sistem perekonomian, dan dilihat dari sisi etnografi rakyat Papua,maka benar bahwa rakyat dan bangsa Papua adalah Melanesia.

Dan atas nama Melanesia, rakyat Papua Barat banyak yang dibunuh. Dari sisi fisik, sistematis, sejarah dan budaya, seperti; UU Pornografi oleh negara Indonesia. Hal ini menyinggung dan benar-benar membunuh budaya rakyat Papua atas nama Melanesia. Pembodohan sejarah bagi generasi dan rakyat Papua Barat dapat kita lihat dan rasakan, seperti; sistem pendidikan yang kurikulumnya tidak sesuai fakta sejarah rakyat Bangsa Papua, hal ini sistematis. Hal nyata lainnya bahwa kegiatan-kegiatan untuk memperingati sejarah Bangsa Papua dilarang keras oleh penguasa Kolonial Indonesia dengan berbagai pengecapan-pengecapan yang berujung pada kepentingan ekonomi-politik.

Berdasarkan kenyataan itu,  Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia untuk :

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat     Papua Sebagai Solusi Demokratis.

2. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari  Tanah Papua.

3. Hentikan Eksploitasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Imperialis:     Freeport, BP, LNG Tanguh, Corindo, Medco, MIFEE, Kelapa Sawit,           Antam dan perusahaan asing lainnya.

4. Sesuai Dengan Deskripsi Orang Asli Papua dan Pulau Papua atau        Kebenaran Rakyat dan Bangsa Papua, maka AMP Menyatakan                bahwa Bangsa Papua Berhak Berada di MSG.

Demikian pernyataan sikap politik ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Kolonial Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat Papua Barat.

Nabire, 12 Juli 2016

Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Paniai-Nabire

Koordinator Umum

Bero Boma

Tembusan:
1. Ketua MSG, Manaseh Sogavara di Sekertariat MSG.
2. Perdana Mentri: PNG, Fiji, Vanuatu, New Caledonia (Kanaky), dan Solomon Islands di Sekertariat.
3. PBB Melalui PIF.
4. Pemerintahan Kolonial Indonesia melalui DPRD Kabupaten Nabire dan DPRP Papua.
5. Arsip Negara West Papua.

Sumber: http://majalahbeko.blogspot.co.id/2016/07/ini-pernyataan-sikap-kk-amp-paniai.html