  |
| Dukungan Rakyat Solomon pada Ulmwp diterima Anggota Full MSG |
"INDONESIA BANTING TULAN MENCARI DUKUNGAN DI DUNIA INTERNASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN PAPUA, DAN PENDUKUNGAN PAPUA MERDEKA BERGEMA DI SOLIDARIATS INTERNASIONAL "
----------------------------------------------------------------
Stuasi kontemporer menunjukkan bahwa perjuangan menuju cita-cita Pembebasan Nasional Papua Barat berada di goncan panggun politik di regional. Solidaritas rakyat internasional pun, semaking kuat untuk mendukung perjuangan Papua, dengan tuntutanya hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. (Referndum).
Upaya-upaya kolonial saat ini, kolonialisme dan imperialisme Indonesia yang disokong gurita-gurita kapitalis internasional dan nasional, makin kuat menancapkan tentakel-tentakel penghisap tanah air Papua Barat yang kaya sumber daya alam (SDA).
Keberlangsungan kolonisasi dan imperialisasi tersebut dikontrol para elit oligarki politik nasional dan elit tentara (termasuk polisi) dalam rangka memperebutkan, menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi-politik yang tersedia. Semua itu dilakukan atas nama NKRI yang tak terpisah dari Papua. Dalam skema itu, aparatus birokrasi sipil di Papua, politisi, kaum pemodal (kapitalis) dan borjuasi-feodalis lokal berperan sebagai instrumen pendukung. Sementara segala perangkat pemerintahan, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, media, hingga institusi bersenjata (TNI/Polri) merupakan instrumen penyokong ideologi dan nasionalisme Indonesia dalam menjaga ‘status quo’ penindasan dan eksploitasi atas tanah Papua.
Kombinasi kekuatan-kekuatan inilah yang telah menjadi mesin penjajah bangsa Papua selama hampir tiga dekade (2016). Terhitung sejak invasi militer Indonesia melalui operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 1961 silam. Tak dapat dipungkiri, kolonisasi Indonesia telah membawa dampak negatif yang luar biasa bagi tanah air dan rakyat Papua Barat.
Dimulai dari pengurasan sumber daya alam (SDA) Papua oleh jejaring korporasi global dan nasional yang direstui negara. Tanah dan kawasan potensial milik masyarakat adat Papua diambil alih atas nama pembangunan dan investasi di sektor pertambangan, kehutanan, pertanian hingga perkebunan sawit skala raksasa berbasis pemukiman kaum pendatang, semisal transmigrasi.
Hadirnya negara Indonesia di tanah Papua, juga menciptakan kebijakan politik pembangunan yang bias kaum pendatang (migrant biased policy). Hasilnya memicu migranisasi spontan yang tak terkendali di Tanah Papua. Akibatnya terjadi dominasi kaum migran atas fasilitas dan layanan publik, serta dominasi sumber-sumber penghidupan ekonomi lokal. Geliat ekonomi pasar (kapitalisme) di Tanah Papua dan berkembangnya kawasan pusat pembangunan baru pun dengan cepat menggusur pribumi Papua dari atas tanahnya hingga mereka kehilangan eksistensi diri.
0 komentar:
Posting Komentar