Indonesia negara demokrasi Harus belajar dari Spanyol Inggris Prancis dan PNG. Spanyol sebagai negara anggota PBB memeberikan referendum Untuk Katalunia untuk menentukan Nasibnya sendiri Melalui referendum. Inggris negara besar manghargai hak politik kepada Rakyat Skotlandia untuk memilih Masa depannya melalui referendum.
PNG negara anggota PBB bersedia memberikan referendum bagi Bogenvil
Prancis sebagai negara yang memiliki Hak veto di Majelis Umum PBB, bersedia melaksanakan Referendum pada tahun 2018 di Kaledonia baru kanaky.
Bagimana dengan Indonesia sebagai negara anggota PBB, ? kenapa indonesia mengikuti jejak prancis memerikan kebebasan kepada FNLKS dan rakyat kanaky memeperispkan referendum di kaledonia baru.
FNLKS sudah berkabung di MSG dan akan mempersiapkan pelaksanan referendum di kanaky, seharunya indonesia memberikan hak politik kepada ULMWP berkabung dengan MSG dan menerima tawaran rakyat Papua untuk memberikan suara dalam referendum.
Indoneia sebagai negara koloni di Wilayah teritori west Papua selama 54 tahun, memiliki kewajiban tanggungjawab Moral untuk memberikan kebebasan Hak politik orang Papua menentukan Masa bangsa Papua.
Indonesia Sebagai anggota PBB harus menghormati hak sipil dan hak politik orang Papua sesuai Piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui Resolusi PBB No. 1514 dan Resolusi PBB No. 1541.
54 Tahun kolonial Indonesia menduduki di Papua Barat, hak Politik terus dibungkamdan dihancukan Atas keterlibatan kapitalis, Imperalisme dan kelaborasi dengan neoklonialime di west Papua. Maka bangsa Papua Barat harus berjuang untuk memperoleh Hak Dasarnya yaitu, Kemerdekaan Penuh Melalu mekanisme legal PBB, sebagaimana telah dapat dilaksanakan terhadap bangsa-bangsa lain di muka Bumi yaitu Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-Determination) melalui sebuah REFERENDUM yang demokratis dan bermartabat.
Indonesia tidak harus Alergi dengan Tuntutan Referendum, REFERENDUM Solusi damai dan demokratis yang berlaku di dunia, Pemerintah kolonial harus meneriam tawaran solusi damai ini secara jentelmen jika hasil akhirnya ditentuan oleh Orang asli Papua, apakah orang Papua akan memilih tetap dengan Indonesia atau memeilih Merdeka secara politik.
jika rakyat Memilih tetap dengan Indonesia maka tentu itu hasil yang kita akan terima keputusan rakyat. Yang kita harus berfikir adalah ruang demokrasi dibuka untuk rakyat Papua memberikan hak suara dan menentukan hak politik mereka, tanpa ada uncur paksaan oleh siapa pun.
Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian serta Orang non Papua Yang hidup di Papua tidak harus alegi dan benci dengan KNPB karena apa yang KNPB tawarkan solusi damai yang berlaku di dunia dan diakui PBB. Agar dikemudian hari setelah hasil referendum diterima kedua bela pihak tidak ada konflik politik dan pelanggaran HAM di Papua.
Selama indonesia sebagai negara kolonia tidak memeberikan ruang hak penentuan nasib sendiri di west Papua maka, Perjuagan Papua untuk menentukan nasib sendiri tidak akan pernah berhenti.
Indonesia mengeluarkan anggaran terlijunan rupiah bagi papua hanya memboros anggaran APBN, tidak akan menyelesaikan pesoalan Papua, karena persoalan papua adalah persoalan Politik bukan Pembangunan dan kesejahtraan.
Lebih baik indonesia mengikuti jejak Prancic atas bangsa kanaki dan jejak spanyol atas Katalunea dan wilayah lain yang melaksanakan referendum secara demokratis.
Summber: Fb: Ones N Suhuniap
0 komentar:
Posting Komentar