 |
| Ilustrasi anggota Brimob siaga-Jubi/Ist |
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Lurenzus Kadepa menyatakan, pengiriman pasukan keamanan ke Papua termasuk anggota Brimob dari sejumlah wilayah di Indonesia salah satunya Gorontalo diduga hanya untuk mengamankan kepentingan investor di Bumi Cenderawasih.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ia memprediksi pengiriman aparat keamanan dari luar Papua ke Papua akan membuat situasi Papua makin rumit kedepannya bibanding sebelum-sebelumnya.
“Kebijakan pemerintah pusat seolah hanya mempermudah investor masuk ke Papua tanpa memikirkan untung ruginya kepada masyarakat. Saya menduga, pengiriman pasukan keamaman meskipun itu alasannya pertukaran pasukan, tujuannya untuk pengamaan asset-asset vital investor di Papua,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Rabu petang (18/5/2016).
Menurut dia, pemerintah pusat begitu gampang memberikan ijin kepada investor. Selain mengawal kepentingan investor, pengiriman pasukan keamanan itu juga akan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok pro demokrasi, aktivis, mahasiswa dan kelompok lainnya di Papua.
“Ini sebenarnya bukan solusi. Pendekatan keamanan justru akan membuat situasi Papua makin rumit dan jadi sorotan dunia. Masyarakat Papua justru akan banyak tahu seperti apa cara negara memperlakukan mereka,” ucapnya.
Sebanyak 100 personil Brimob Polda Gorontalo akan diberangkat ke Papua. Sebelum melaksanakan tugas di provinsi paling timur Indonesia itu, Kapolda Gorontalo, Brigadir Jenderal (Pol) Hengkie Kaluara mengingatkan anggota Brimob agar tak arogan dalam bertugas.
“Tingkatkan kedewasaan dan kesiap-siagaan. Hindari perbuatan arogan, manyakiti hati atau merugikan masyarakat serta senantiasa menunjukkan sikap, tutur kata dan tingkah laku yang baik,” kata Kapolda Gorontalo.
Keberangkatan 100 pasukan Brimob ke Papua untuk pengamanan objek vital PT. Freeport Indonesia. Pasukan itu terdiri dari Tim Pelopor dan Gegana Brimob Polda Gorontalo. Mereka dijadwalkan akan bertugas di Papua selama empat bulan dan berada dalam Bawah Komando Operasi (BKO) Polda Papua dengan opsi perpanjangan masa tugas. (*)
Sumber: tabloidjubi.com
0 komentar:
Posting Komentar