Hasil Temuan Kasus Paniai Berdarah Harus Umumkan

Ketua DAD Paniai, John N.R. Gobai – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobai meminta kepada Kapolri, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara harus segera mengumumkan hasil investigasi atas insiden Paniai Berdarah, pada 8 Desember  2014 lalu.

“Terkait kasus Paniai Berdarah, kami minta Kapolri dan Panglima ABRI serta Kepala Staf Angkatan Udara untuk segera mengumumkan hasil investigasinya agar terlihat siapa calon tersangka,” kata John NR. Gobai kepada Jubi via pesan singkatnya, Senin (23/5/2016).

Menurut Gobai, pihak aparat sudah lakukan investigasi tetapi tidak ada hasil, ini sama saja dengan masih memelihara pelaku, agar rentetan kejahatan terus bertambah di negeri ini. “Hasil ini penting untuk mengukur kemajuan kasus ini,” ujarnya.

“Hal ini penting dalam rangka dukung kerja tim Ad Hoc kasus Paniai. Menurut saya, hal ini perlu didorong oleh Menkopolkam juga, bukannya bentuk tim baru yang tak jelas dasar hukumnya atau basisnya,” tuturnya.

Dikatakan, masalah HAM ini bukan masalah politik, apalagi soal kemanusiaan. Kalau tidak ada hasil lalu korban ini ditembak oleh siapa? “Jangan tuding OPM. Karena tidak ada indikasi mereka yang lakukan. Sekali lagi segera umumkan hasil temuannya,” bebernya.

Sementara itu, tokoh pemuda Paniai, Tinus Pigai menegaskan, masyarakat Paniai menolak kedatangan anggota tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di Paniai.

Menurut Tinus Pigai, mereka yang tergabung dalam tim tersebut adalah yang baru saja dibentuk oleh Menkopolhukam RI pada beberapa waktu lalu di Jakarta, yakni Ketua Komnas Ham Perwakilan Papua, Frits Ramandei dan aktivis HAM Papua, Matius Murib.

“Kami masyarakat Paniai menilai pembentukan tim terpadu ini sebagai tim tandingan terhadap tim Ad Hoc yang dibentuk lembaga resmi negara, yakni Komnas Ham RI yang bertugas untuk menangani kasus Paniai. Sehingga masyarakat Paniai dengan tegas menolak kedatangan Frits Ramandei dan kawan-kawan yang dikabarkan pada hari ini (Senin, 23/05/2016) sedang menuju ke Paniai dari Nabire dalam rangka pengambilan data atau mendengarkan pendapat masyarakat atau keluarga korban yang nantinya kasus Paniai menjadikan dugaan pelanggaran Ham,” jelas Tinus Pigai.

Usai terjadinya kasus pelanggaran Ham Paniai (8-12-2014) lalu sudah ada tim Porensik Mabes TNI dan Polri yang pernah datang melakukan investigasi dan setelahnya berjanji kepada masyarakat Paniai untuk mempublikasikan hasil investigasinya. Tapi hingga kini masih belum dipublikasikan oleh tim-tim ini. “Sekarang kasus Ham Paniai telah diambil ahli oleh Menkopolhukam dan telah bentuk tim terpadu dugaan pelanggaran Ham di Papua dengan melibatkan OAP. Ada apa ini?,” tuturnya bertanya.

“Namun untuk kasus Paniai Berdarah, masyarakat Paniai menunggu tim Ac Hoc dari lembaga Komnas Ham RI turun Paniai melakukan pro justisia sesuai tugas dan kewenangannya. Jangan ada tim benturan, selain Komnas Ham RI yang muncul sebagai tamengnya Menkopolhukam dalam mencari data kasus Ham Paniai untuk menjadikan dugaan pelanggaran Ham terhadap kasus Paniai yang telah dinyatakan pelanggaran Ham berat melalui status kasus komnas Ham RI dan telah dibentuknya Tim ad hoc sesuai Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ( HAM) itu, demi menjaga pencitraan negara di mata dunia internasional,” pungkasnya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com