Buchtar Tabuni DPO Di Indonesia, Tapi Tamu Terhormat Di Luar Negeri

Buchtar Tabuni berfose bersama Africa Solidarity for West Papua Free. Buchtar, Cs mengaku merasa bahagia bisa berada di Africa dan dipandang sebagai tamu terhormat – IST

Jayapura, Jubi – Buchtar Tabuni, ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua pada tahun 2013 lalu lantaran melakukan aksi damai di Ekspo, Kota Jayapura itu kini menjadi tamu terhormat di luar negeri.

Buchtar yang juga mantan ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada Jubi, Jumat (20/05/2016) mengatakan, ketika dirinya sedang berada di Inggris tanggal 1-10 Mei 2016 ia dipandang sebagai tamu kehormatan dari negara Papua. “Saya disebut sebagai tamu terhormat di sini (Inggris),” kata Buchtar Tabuni.

Bahkan bukan hanya di Inggris saja, dikatakan Tabuni, juga di Afrika dan beberapa negara juga dipandangnya sebagai tamu yang terhormat. Sehingga ia menganggap bahwa hal itu adalah suatu kehormatan yang diberikan oleh mancanegara kepadanya sebagai pejuang Papua Merdeka.

“Ini satu kehormatan yang diberikan oleh negara-negara luar kepada saya dan kepada kami sebagai pejuang Papua Merdeka. Padahal, kami ini adalah orang yang masuk dalam DPO dari Polda Papua. Ini merupakan sebuah alat untuk tetap bersemangat dalam perjuangan damai menuju referendum bagi West Papua,” tutur eks nara pidana di Lapas Abepura.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat West Papua untuk tidak perlu percaya atas semua manuver pemerintah Republik Indonesia atas deklarasi IPWP pada 3 Mei 2016 oleh Parlemen Inggris, karena deklarasi itu secara hukum sah dengan lima point.

“David Cameron sebagai PM Inggris adalah orang yang menggagas IPWP sewaktu menjadi anggota parlemen. Bersama Andrew Smith dan Lord Haris. Saya serukan kepada rakyat pro NKRI maupun pro Papua Merdeka tetap tenang dan tidak terpancing atas semua manuver yang dibuat oleh pemerintah RI melalui TNI dan Polri atas pembakaran Bintang Fajar maupun tulisan spanduk di jalan-jalan yang sengaja menciptakan konflik antar orang Papua,” tuturnya berharap.

Ia meminta kepada rakyat Papua agar tetap berdoa sebab awal Juni 2015 bendera Bintang Fajar akan resmi berkibar di sekretariat MSG.

Wakil PNWP, Romario Yatipai menegaskan, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) adalah deklarator dan dewan komite ULMWP sebagai pemegang mandat tertinggi di ULMWP.

Dengan dasar ini PNWP, berharap kepada pemimpin-pemimpin negara anggota MSG terlebih khusus kepada Ketua MSG agar tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan dari oknum-oknum orang West Papua yang mendorong agenda atas nama ULMWP di luar dari agenda ULMWP.

“Agenda ULMWP yang sah dan ditetapkanya sebagai program kerja ULMW adalah yang pertama kampanye hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua dan yang kedua adalah mendorong ULMWP menjadi anggota penuh di MSG,” jelas Romario.

Tokoh West Papua, Filep Karma menyerukan, perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumpahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,” ungkap Karma.

Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat.

Kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua) menyelenggarakan pertemuannya di Gedung Parlemen di London untuk membahas masa depan masyarakat dan Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) yang sedang berada di bawah pemerintahan Indonesia.

Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh.

Deklarasi tersebut mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat tidak dapat diterima. Deklarasi itu memperingatkan bahwa tanpa ada tindakan dari dunia internasional (situasi ini) mempertaruhkan kepunahan masyarakat Papua dan menegaskan kembali untuk hak masyarakat asli untuk menentukan nasib sendiri. (*)

Sumber:tabloidjubi.com