![]() |
Foto Socrates Sofyan yoman Saat sampaikan situaasi HAM PAPUA new york A.S. |
Terkait dilakukannya Peresmian Kantor United Liberation Movement for
West Papua (ULMWP) pada 15 Februari 2016 di Wamena, pimpinan gereja
angkat bicara. ketua persekutuan gereja -gereja Babtis Papua, Socrates
Sofyan Yoman menyampaikan melalui Press Releasenya, bahwa Presmian
Kantor ULMWP di Wamena merupakan dinamika dan realitas politik
perjuangan Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima
oleh Pemerintah Indonesia. Mengapa Demikan? Karena ada empat alasan
mendasar.
Pertama, selama ini Pemerintah Indonesia menghindar dengan
alasan banyak kelompok/faksi sehingga pemerintah sulit untuk duduk
berdialog atau negosiasi, maka sekarang seluruh faksi sudah bersatu
dalam ULMWP. Pemerintah RI tidak ada alasan lagi karena sudah sama-sama
dalam satu kamar, yaitu kamar keterwakilannya di MSG sebagai anggota
dalam melanesian sperhead group.
Kedua, ULMWP bukan perwakilan atau
perkumpulan orang - orang Papua yang berdiaspora di Luar Negeri Tetapi
ULMWP adalah perwakilan dan badan politik yang sah dan
memilikiblegitimasi kuat dari rakyat dan bangsa Papua Barat tegasnya.
Karena orang - orang yang ada dalam ULMWP dipilih secara sah oleh
rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011
di Auditorium Uncen Jayapura. Mereka yang dipilih adalah Octovianus
Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, Leoni Tanggahma, Dr. John Otto
Ondowame. KPP ini dibuka oleh Pemerintah RI yaitu Menkopolhukam dalam
pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono.
Ketiga, saya juga mendapat
undangan resmi dari Sekjen ULMWP, Octovianus Mote untukk hadir peresmian
kantor ULMWP di Wamena kata Pria yang sangat kritis yang ditakuti oleh
Pemerintah Indomesia ini. Tapi saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan
kantor yang tidak bisa saya tinggalkan. Keempat, pemerintah RI
terlambat untuk membendung arus deras masalah Papua yang sudah menjadi
persoalan Internasional dengan beberapa alasan krusial, yaitu:
pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan negara; kegagalan pembangunan
termasuk kegagalan Otsus sebagai solusi politik; status politik West
Papua yang tidak jelas dan juga pemusnahan Penduduk Asli Papua dalam
sistem pemerintah RI yang sudah terbukti dengan berbagai penelitian
kredibel. Demikian melalu press realise yang di sampaikan oleh Socratez
Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis
Papua.
0 komentar:
Posting Komentar