PM Tonga Ingatkan PBB, Kewajiban Moral Untuk Hentikan Pelanggaran HAM di Papua Barat

Perdana Menteri Tonga, Samuela Akilis Pohiva Saat Menyampaikan Pidato Sidang Umum Ke-70 di PBB

Jakarta (KM) -- Perdana Menteri Negara kerajaan Tonga di Pasifik Selatan yang pertama dipilih secara demokratis Mr. Samuela 'Akilisi Pohiva, didampingi Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Kerajaan Tonga, berbicara berbagai masalah yang dihadapi kerajaan Pulau Tonga pada Sidang umum yang ke-70 di perserikatan bangsa-bangsa (PBB) (Selasa, 29/9/2015), waktu USA.

Selain, berbicara tentang isu-isu pemerintahan, politik transparansi, kewajiban moral, anti-korupsi, keamanan global, pembangunan berkelanjutan, dan Perubahan Iklim, ia juga berbicara untuk mendukung Papua Barat.

Tuan PM Samuela mengingatkan kepada Pemimpin PBB bahwa dalam tujuan pembangunan 2030 untuk tidak meninggalkan isu-isu hangat dan juga menyerukan penyelidikan untuk kebrutalan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.

Kesimpulan dari pidato debat umum dari Perdana Menteri Samuela 'Akilisi Pohiva berikut :

Bapak Presiden, 

Saudara- saudara kebanyakan dari kita telah datang dari jauh mencari harapan untuk solusi. Untuk mewujudkan prioritas politik, kita tidak harus mengalihkan perhatian kita dalam agenda 2030 untuk "meninggalkan bangsa lain ada di belakang kita." 

Kita sebagai pemimpin maka itu untuk bekerja sama melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang kejam seperti kasus Papua Barat Melanesia di Pasifik.

Ini ada dalam kekuasaan kita. Ini adalah pilihan dengan orang-orang dan kekuasaan serta hak istimewa dapat dibuat. 

PBB memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjuti kasus Papua Barat dan tindakan yang diperlukan harus diambil ali untuk menghentikan kegiatan pembrutalan secara tidak manusiawi.

Kita pemimpin harus naik ke tatanan moral yang lebih tinggi dipandu keadilan dan perdamaian untuk semua. 

Saya khawatir bahwa pesan yang disampaikan oleh Bapak suci Paus Fransiskus dan para pemimpin dunia lainnya yang telah kita dengar bersama dalam beberapa hari terakhir, tidak mungkin telaah dan mendengarkan saja. Kami memiliki kewajiban, tugas, tantangan serta tanggung jawab kita untuk harus memenuhi kewajiban moral ini secara regional nasional, dan internasional, untuk kita tidak tertinggal mewujudkan perdamaian dunia.

Terima kasih, Bapak Presiden " (Marinus Gobai).

Sumber: KABAR MAPEGAA