 |
| Pendeta Phil Karel Erari, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PGI. Jubi/IST |
Yogyakarta, Jubi/SP – Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (GIDI), Phil Erari, mengatakan Agustus 2015 adalah 70 tahun Indonesia Merdeka dan 53 tahun integrasi Papua ke Indonesia. Apa hasil yang dicapai selama lebih setengah abad Papua menjadi bagian Indonesia.
Peralihan dari sebuah negara boneka Papua buatan Belanda menjadi provinsi merdeka dalam Indonesia? Jawabannya, tidak. Karena, selama 53 tahun, perubahan itu tidak ada. Rakyat Papua, hanya memasuki satu masa penuh ketakutan karena kebijakan politik Indonesia terhadap wilayah yang dikuasai dan dimenangkan melalui operasi militer, menjadi simbol dari satu bentuk kolonialisme baru.
“Inilah kegagalan Indonesia mengintegrasikan Papua secara militer bukan karena hati atau karena mencintai rakyat Papua. Rakyat Papua dipaksakan menjadi Indonesia. Secara kultural, ini sebuah ‘kawin paksa’. Pemerintah hanya menaruh hati untuk sumber daya alam. Karenanya, rakyatnya bisa ditembak dan dibantai tanpa proses hukum,” kata Pendeta Erari, kepada Jubi, Senin (3/8/2015).
Bulan Agustus ini rakyat Papua harus bersatu, menuntut pertanggungjawaban Pemerintah terhadap ribuan rakyat yang mati dibunuh, selama 53 tahun Papua masuk ‘dalam pelukan ibu pertiwi’.
Sementara itu, Laurenzus Kadepa, anggota DPR Papua, kepada Jubi mengatakan negara harus mengubah pola pembangunan di Papua. Pola pembangunan yang lebih mengutamakan pada kemanusiaan adalah yang diinginkan rakyat Papua.
“Jujur saja, kepercayaan rakyat Papua kepada negara sudah tidak ada lagi sejak banyak orang Papua dibunuh dengan alasan GPK, KKB, atau OPM. Hingga kini orang Papua masih diperlakukan tidak adil. Masih ada stigma macam-maam, penetapan tersangka yang tidak benar, penangkapan tidak melalui prosedur, kejahatan semakin meningkat. Proyek NKRI Harga Mati di Papua akan gagal kalau krisis kemanusiaan di Papua terus meningkat,” katanya.
0 komentar:
Posting Komentar