Jakarta - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menganjurkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk Satuan Tugas ataudesk Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Satuan tugas ini bersifat ad hoc yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.
"Tugas utama Satuan Tugas Papua adalah memadukan berbagai upaya atau usaha, seperti pembangunan daerah, diplomasi, penegakan hukum, operasi militer, operasi intelejen/kontra intelejen serta kegiatan terkai lainnya dalam rangka mengefektif-efisienkan penanganan masalah Papua," ujar Ketua Badan Pengkajian PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di kantor PPAD, Matraman, Jakarta, Rabu (12/8).
Organisasi ini, lanjut Kiki akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dengan wakilnya Menteri Luar Negeri dan menunjuk seorang ketua harian secara definitif dengan anggotanya sesuai kepentingan.
"Inggris dulu memiliki organisasi seperti dalam penanganan masalah di Irlandia Utara," cerita Kiki.
Di Irlandia terdapat kelompok Irish Republican Army (IRA) yang berjuang demi kemerdekaan Iralndia Utara dari Inggris.
PPAD, kata Kiki menilai masalah Papua semakin multi kompleks dan merisaukan. Pasalnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin berkembang luas di Papua dan memiliki perwakilan di Amerika, Inggris, Belanda, Australia, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan negara lain.
Bahkan OPM yang tadinya bersifat faksional, sejak awal Desember 2014 telah menjadi satu dalam organisasi "United Liberation Movement for West Papua" (ULMPW) sehingga menjadi lebih terorganisasi, kekuatannya terpusat dan lebih mudah mengumpulkan dana.
"ULMWP juga tengah berupaya keras untuk menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG)," ungkap Kiki.
0 komentar:
Posting Komentar