Menlu dan DPR RI Harus Koreksi Penyebutan Lima Provinsi Melanesia di Indonesia

Pdt. Phil Karel Erari. Jubi/IST

Yogyakarta, Jubi – Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt Phil Karel Erari, mengatakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), harus mengoreksi penyebutan lima provinsi Melanesia yang ada di Indonesia.

“Nusa Tenggara Timur dan Maluku harus bangga menjadi provinsi Indonesia. Jangan menambah predikat baru dengan nama Melanesia Indonesia (Melindo),” tulis Pdt. Erari, di akun pribadi pada media social Facebook, Kamis (3/7/2015) pekan lalu.

Kata Pdt. Erari, identitas, martabat, dan harga diri saudara kita Nusa Tenggara Timur dari Rote sampai Sumba dan Flores, serta saudara kita di Maluku, dari Dobo sampai Ceram dan Morotai, bahkan tembus ke Utara di Talaud dan Sangir, harus mengkritisi praktek manipulasi identitas dan kompleks budaya Melanesia.

“Karena dari aspek Geo-politik dan Eko-Budaya, NTT dan Maluku memiliki identitas dan karakteristik unik, karena terdapat perjumpaan kompleks budaya Melayu, Ausronesia, Melanesia, dan Polinesia, bahkan Micronesia,” katanya.

Sementara itu, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (2/7), Menlu Retno Marsudi, melalu Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanantha Nasir, mengatakan Keuntungan Indonesia diterima sebagai associate member di MSG diklaim lantaran Indonesia dan sejumlah negara anggota MSG memiliki banyak kesamaan, seperti sama-sama negara kepulauan, memiliki jumlah penduduk Melanesia yang cukup besar, dan sama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Saat ini fokus MSG adalah pembangunan dan ekonomi dengan prinsip menghormati hukum internasional. Ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia,” kata Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (2/7).

Berdasarkan data Kemenlu RI, Indonesia memiliki populasi etnis Melanesia terbesar dengan jumlah mencapai 11 juta orang. Mereka tersebar di lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menyebutkan bergabungnya Indonesia dalam MSG dapat memberikan keuntungan tersendiri.

“Itu kan satu langkah untuk maju dalam proses MSG. Memang ada lima provinsi di Indonesia yang ras Melanesia. Tentu lebih baik dalam MSG, sekaligus lebih dini menangkal kelompok kecil yang memiliki kepentingan,” ucap Efendi, Minggu (28/6).

Efendi berpendapat organisasi yang mendukung kemerdekan Papua Barat tidak masuk menjadi anggota MSG. “Dia (ULMWP) tidak masuk. Justru kita yang bisa masuk dalam MSG. Dia memang berupaya masuk. Kita tahu Australia dan Malaysia mendorong dia untuk maju,” katanya. (Arnold Belau)

Sumber: Menlu dan DPR RI Harus Koreksi Penyebutan Lima ...