 |
| Aksi koin untuk Komnas HAM oleh PapuaItuKita di Jakarta. Foto: PapuaItuKita |
PapuaItuKita menggelar aksi penyerahan koin sedekah pada KOMNAS HAM Republik Indonesia, pada Rabu 8 Juli 2015, tepat 6 bulan Kasus Paniai Berdarah. KOMNAS HAM mengaku tidak punya duit untuk melakukan penyelidikan lanjutan, dan publik tidak diberitahu kejelasan duduk permasalahan birokrasi di KOMNAS HAM.
Koin ini adalah simbolisasi kritik publik atas diabaikan dan dipermainkannya hak-hak azasi korban pelanggaran HAM di hadapan birokrasi pemerintahan.
Kasus Paniai Berdarah adalah peristiwa penembakan yang dilakukan pihak TNI-Polri terhadap Alpius Youw (17th), Yulian Yeimo (17th), Simon Degei (18 th), Alpius Gobai (17 th) di lapangan Karel Gobay 8 Desember 2014. Keempat remaja korban DIKUBURKAN BERSAMA di lapangan Karel Gobay, di depan Koramil 1705 Paniai Timur dan Kapolsek Paniai Timur.
Lapangan tempat aksi warga berlangsung pada 8 Desember 2014 itu, dikelilingi oleh Asrama Koramil, Kopaskas Angkatan Udara, dan lapangan terbang.
Hingga saat ini, pihak keluarga korban masih menanti dalam kecewa. Tekanan dari pihak aparat keamanan, yang juga hendak ikut melakukan penyelidikan sendiri, terus terjadi. Kantor Koramil 1705 sudah berpindah tempat dari depan kuburan ke arah belakang lapangan membelakangi kuburan korban. Sementara kuburan itu masih terus menuntut keadilan.
Sejak awal PapuaItuKita menuntut agar KOMNAS HAM maju mengambil peran maksimal melakukan penyelidikan berbasis UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, melalui petisi www.change.org/papuaitukita yang hingga saat ini telah didukung sekitar 14.000 orang.
Melalui aksi-aksi PapuaItuKita juga terus ingatkan agar KOMNAS HAM bersegera dan serius bekerja. Tak saja aksi, PapuaItuKita juga telah membantu TIM penyelidik Paniai KOMNAS HAM dalam membuatkan case matrix (Matrik Kasus) Paniai yang menunjukkan bahwa kasus penembakan 4 remaja di Paniai telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat.
Dalam proses itu saja KOMNAS HAM sudah bekerja SANGAT LAMBAT dan itu terbukti dalam proses kerja sebagai berikut:
Satu: Penyelidikan pertama berdasar UU 39/1999 sudah memakan waktu setidaknya 3 bulan sejak Desember-Maret 2015, menghasilkan ringkasan eksekutif yang menurut PapuaItuKita tidak memadai dibandingkan bukti-bukti yang bisa diakses dan sudah bisa dianalisa.
Dua: Tidak berkualitasnya ringkasan eksekutif penyelidikan tersebut terbukti ketika rapat Paripurna KOMNAS HAM bulan April lalu memutuskan peningkatan status penyelidikan berbasis UU 26/2000, NAMUN tim masih harus melengkapi Matrik Kasusnya dalam jangka waktu 1 Bulan karena dinyatakan belum lengkap.
Tiga: Dalam proses itulah PapuaItuKita SUDAH memberikan masukan matrik kasus Paniai pada akhir April untuk bahan rapat Paripurna di bulan Mei.
Empat: Pada bulan Mei, rapat paripurna KOMNAS HAM dikabarkan telah memutuskan terbentuknya TIM ADHOC (KPP HAM) Paniai.
Lima: Hingga bulan Juli tidak diketahui siapa anggota Tim dan kemajuan pekerjaan yang sudah dilakukan.
Enam: Pada pertengahan Juni kami mendengar kabar bahwa Tim Adhoc yang dibentuk tersebut TIDAK PUNYA DUIT untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
Proses ini sangat mengecewakan. KOMNAS HAM yang diharapkan maju maksimal melakukan pekerjaan ini karena pelaku penembakan melibatkan TNI dan Polri dan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat, tidak tampak berdaya.
Sementara di saat yang sama pihak TNI-Polri terus menekan keluarga korban agar penyelesaian tidak melalui jalur pengadilan HAM melainkan pengadilan militer. PapuaItuKita menolak penyelesaian pengadilan militer karena unsur-unsur sistematis dan meluas yang melibatkan TNI-Polri dalam penembakan 4 remaja Paniai ini HARUS diadili lewat Pengadilan HAM.
Atas dasar itulah PapuaItuKita menuntut:
SATU: Kejelasan status Tim Adhoc Paniai, anggota, dan kerja-kerjanya.
DUA: Pertanggungjawaban terhadap ketiadaan duit untuk kerja penyelidikan Tim Adhoc Paniai KOMNAS HAM.
TIGA: Penyerahan koin sedekah agar KOMNAS HAM bekerja cepat.
Kasus-kasus penembakan dan kekerasan lainnya di Papua terus bertambah sejak Desember tahun lalu. Semakin lama semakin banyak, semakin hari semakin bertambah korban yang jatuh, dan korban tersebut semakin banyak dari kalangan muda. Kita tidak bisa biarkan.
Ketika publik tidak diberitahu apa alasan sebenarnya kasus Paniai ini dibiarkan sedemikian rupa, dan KOMNAS HAM tidak bersegera walau mandat sudah di tangan, kita tidak bisa biarkan.
Alasan birokrasi dan pendanaan tidak bisa kita terima, karena hilangnya nyawa tidak pernah melalui birokrasi, dan tidak pernah memakan banyak dana.
Jakarta, 8 Juli 2015.
PapuaItuKita
CP. Veronika Koman 0817.0941833 dan Zely Ariane 0815.8126673
Berita sepuar penembakan sejumlah pelajar di Paniai: # penembakan-di-paniai
0 komentar:
Posting Komentar