KEPOLISIAN RESORT MERAUKE MELAKUKAN PEMBOHONGAN PUBLIK MENGGUNAKAN MEDIA LOKAL PAPUA SELATAN POS

KEPOLISIAN RESORT MERAUKE MELAKUKAN PEMBOHONGAN PUBLIK MENGGUNAKAN MEDIA LOKAL PAPUA SELATAN POS

Merauke, KNPB-News - Jumat (17/04/2015 ) , Kapolres Merauke, AKBP Sri Satyatama S.Ik, melalui Kabag Ops, AKP. Marthin Koagouw SH, mengklaem polisi telah berhasil menggagalkan rencana aksi KNPB Wilayah Merauke dalam Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan untuk mengantisipasi situasi yang mengganggu kamtikmas di Merauke. Dengan menyita perangkat aksi, & beberapa dukumen Hal ini dibeberkan kepada Media Papua Selatan Pos di ruang Humas Polres Merauke, Kamis ( 16/04/2015 ), ketika menunjukkan sejumlah barang bukti adanya rencana aksi yang dilakukan KNPB. 

Klarifikasi  KNPB Wilayah Merauke.

Kami KNPB menilai kepolisian merauke dalam hal ini pejabat kepolisian yang bersangkutan sedang melakukan pembohongan publik secara berlebih – lebihan. Karena pada hari Kamis (16/04/2015 ), KNPB Merauke telah selesai melakukan kegiatan doa syukur dalam rangka HUT, KNPB Kurang lebih pukul, 11 : 30 WPB.

Kegiatan doa dilakukan secara spontan oleh Crew KNPB / PRD, namun banyak rakyat pendukung KNPB juga meluangkan waktu untuk hadir dan pada saat kegiatan doa Ulang Tahun KNPB. Kemudian kurang lebih Pukul, 12:00 siang, pihak kepolisian datang seperti tindakan biadab lalu, membubarkan crew dan pendukung KNPB & menyita dokumen, juga mengambil 2 buah kotak sumbangan rakyat dari dalam ruangan sekretariat / kantor KNPB & PRD Merauke.

Kami KNPB sama sekali tidak menyiapkan perangkat aksi atau membawa alat tajam seperti parang, pisau & katapel seperti yang dimuat pihak kepolisian Resort Merauke dimedia masa Papua Selatan Pos. 

KNPB Merauke juga menilai bahwa pejabat kepolisian merauke sedang melakukan upaya - upaya untuk mencari pujian pimpinan dan kepangkatan atau jabatan. Kalau ingin cari pangkat atau jabatan silahkan tetapi yang harus diingat Papua adalah KNPB, KNPB adalah Papua.

KNPB akan tetap eksis melakukan perlawanan secara bermartabat menuntut hak politik sesuai sejarah bangsa Papua Barat dan standar Hukum Internasinal juga dijamin oleh MUKADIMAH UUD'45 ALINIA PERTAMA. Sampai Refetendum terjadi sesuai mekanisme PBB diatas teritori Papua Barat. ( Admin / KNPB HA-ANIM-MERAUKE)

Disposkan: Suara Wiyaimana & UMAGINEWS.com