TPN-OPM Punya Kewenangan Tentukan Pelaku Dialog

Puron Wenda .Komando Pimpinan tertinggi
TPN-OPM Wilayah Lapago (Foto doc SP)

PBB, Australia dan Vanuatu Diminta Jadi saksi dialog

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim jika mempunya kewenangan untuk menentukan siapa pelaku dialog, itu berarti mereka yang diutus untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia harus diakui dan mendapat rekomendasi dari pihak TPN-OPM,dalam wawancara per telepon di Wamena, Jayawijaya, Kamis (22/1/2015).

Komando Pimpinan tertinggi TPN-OPM Wilayah Lapago, Puron Wenda dan Enden Wanimbo menghimbau agar jangan mencampuri apa yang telah menjadi keputusan TPN-OPM untuk melakaukan dialog dengan presiden RI.

“Banyak yang kemarin kami kasih mandat kepada mereka yang tergabung dalam kelompok dan pergerakan organiasai yang ada di Papua ini tapi nyatanya mereka sudah merusak. Jadi, kami minta tidak ada campur tangan bagi mereka yang saya sebut, tapi kami TPN-OPM yang bertanggungjawab untuk dialog,” kata Puron Wenda.

“Saya sampaikan kepada kelompok dan organ-organ yang ada di Papua yang suka bermain-main itu, ini keputusan kami dan kalian harus mendengar mandat dari kami TPN-OPM, karena kami akan instruksikan dan menunjuk siapa yang layak untuk berdialog nanti,” tegas Puron lagi.

Dikatakannya, TPN-OPM dibawah komando Puron Wenda menyatakan hal ini berdasarkan dengan penyampaian presiden RI untuk melaksanakan dialog internasional dengan TPN OPM dan hal ini sudah disampaikan pada Desember tepatnya natal 2014 di Papua.

Sesuai pembicaraan dan penyampaian presiden RI, pihak TPN OPM sudah siap dan merencanakan pertemuan pada 8 januari untuk melakukan pertemuan di Tinggipura, tapi pertemuan itu dibatalkan karena banyak pertimbangan yang dibuat dari Jakarta.

“Kami usul kepada RI agar harus ada intervensi, jadi kami menginginkan adanya dialog tingkat tinggi yang akan dilaksanakan di Papua dengan menghadirkan negara Vanuatu, Australia dan PBB,” tegasnya.

Puron tegaskan agar pengalaman Pepera puluhan tahun silam yang berujung pada kekerasan dan intimidasi tidak akan terjadi lagi di Papua.

“Jadi kami TPN-OPM mau agar dialog yang akan dilaksanakan nanti harus ada intervensi dari negara atau negara pendukung yang tadi saya sebutkan itu,” kata Puron Wenda.

Bagi negara-negara pendukung yang disebutkan, Puron mengatakan, mereka atau negara-negara pendukung Papua akan menjadi pengamananan bagi TPN-OPN guna pelaksanaan dan berjalannya dialog tingkat tinggi dengan presiden RI.

Lebih jauh Puron mengatakan, pihaknya akan setuju apabila pelaksanaan dialog internasional dilangsungkan di Papua, bukan harus dilaksanakan di Jakarta, dimana pihak TPN-OPM telah melakukan pembicaraan sebelumnya dengan pihak istana dalam hal ini menteri pertahanan dan keamanan RI.

“Kami masih baku tawar soal tempat pelaksanaan dialog, tapi kami minta agar harus dilaksankan di Papua, karena kami tidak bisa dibawa ke Jakarta,” jelas Puron.

Menurutnya pelaksanaan dialog internasional dengan presiden RI masih dinegosiasikan dengan pihak istana negara RI serta negara-negara pendukung untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat.

Puron tak sepakat dengan adanya rencana Lambert Pekikir soal gagasan dialog ini. Ia bahkan menuding jika Lamber ingin mendapatkan posisi dalam NKRI.
Puron juga mempertanyakan rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya.

“Presiden datang ke Lanny Jaya itu keperluannya apa, kami TPN-OPM yang punya hak bicara. Jadi jangan pakai tokoh gereja seperti Sofyan Yoman ka, tokoh masyarakat ka, itu tidak dan kami tolak semua,” kata Puron.

Dijelaskannya, rencana kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Lanny Jaya boleh dilakukan, namun pihak TPN-OPM tetap berpatokan kepada pelaksanaan dialog.

“Kami itu prinsip disitu, tidak ada namanya tawaran-tawaran minta uang dan sebagainya itu, karena ini tentang menentukan nasib dan bangsa sendiri,” ungkap Puron.

“Kami harus dialog Internasional dulu. Jadi kalau presiden datang lagi ke Lanny Jaya, kami akan buat kacau dan bunuh orang banyak. Karena TPN siap, kalau Presiden datang dengan kepentingan yang itu jelas kami akan perang, dan harus mereka tahu bahwa Papua merdeka ini TPN-OPM yang pegang bukan organisasi atau lembaga yang lain itu,” katanya.

SUmber:http://suluhpapua.com/read/2015/01/23/tpn-opm-punya-kewenangan-tentukan-pelaku-dialog/