EKONOMI MIKRO RAKYAT PAPUA, PERLU DIPERDAYAKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN DAERAH.

Biar dia Itu Tuan Boss, Jadi jual di atas Tanah

SWP-NEWS, Penulis dengan  merasa kehilangan energi serta rasa kepedulian terhadap rakyat yang masih menderita diatas tanah mereka sendiri dengan dominannya kaum kapitalis dan para investor  di Bumi Cendrawasih-Papua yang sangat ekses. Hal paling penting adalah, Pengembangan Usaha Masyarakat harus diperdayakan oleh Pemerintah sesuai Usaha Mandiri Rakyatnya Sendiri. Diperlukan pemberdayaan usaha mikro rakyat dengan peratian yang lebih progresif adalah pembenahan ekonomi rumah tangga secara produktif yang harus  dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Membangun ekonomi mikro rakyat adalah salah satu asset yang harus direalisasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi pada kehidupan sosial terutama dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Ekonomi mikro berbicara tetang kehidupan manusia dalam  rumah tangga dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi  dan diperdayakan oleh orang-orang ekonom terharap rakyatnya. Ekonomi mikro rakyat juga semakin merasa  ketidakberdayaan pada kehidupan sosial, disebabkan adanya ketidakpedulian dengan usaha-usaha yang ada pada rakyatnya sendiri.

Kehidupan ekonomi Mikro Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat

Penulis akan menjelaskan beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi mikro rakyat dalam kehidupan sosial juga dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Kehidupan ekonomi masyarakat papua dalam kehidupan relita ini, belum bisa dikatan adanya petingkatan secara signifikan. Dikarenakan pemerintah provinsi maupun daerah hanya memperkaya dengan hasil produk dari luar papua. Seharusnya, memperdayakan ekonomi mikro rakyat dengan usaha-usaha atau hasil produksi dari rakyatnya sendiri. Kita bisa melihat contoh konkrid dalam kehidupan ekonomi masyarakat dimanjakan dengan hasil produk dari kepulauan lain di indonesia, pada hal rakyat setempat juga mempunyai banyak potensi yang terkadung didalamnya. 

Ini salah satu pola berfikir yang keliru untuk mengembangkan usaha  mikro dalam rumah tangganya sendiri. Kerena menurut penulis, masyarakat jawa, sumatera, sulawesi dan  kepulauan lain di Indonesia mempunyai inisiatif untuk mendapatkan uang atau modal melalui hasil keringat mereka seperti masyarakt papua yang hidup sebelum ada otsus. Sedangkan kehidupan masyarakat papua saat ini, lebih dimanja melalui dana otonomi khusus. Sehingga itulah memunculkan berbagai persoalan sebagai faktor penghambat pembangunan. Danah otsus yang dikucurkan dari pemerintah pusat tujuannya untuk mensejahterakan rakyat papua tetapi itu semuanya tidak menyentuh terhadap rakyat papua, berambut kriting.

Ketika penulis masih muda, dibesarkan dengan makanan alamiah dengan hasil keringat dari orangtua tetapi saat ini, masyarakat papua sudah kehilangan energi untuk bekerja, berkebun, berburu, dan bertani. Seharusnya, masyarakat pribumi berdaya diatas tanah mereka sendiri tanpa menguasai kaum kapitalis dan para investor dari luar. Tetapi saat ini, penyalahgunaan dana otsus provinsi papua maupun papua barat belum menyalurkan dana sesuai kebutuhan rakyat, melainkan asal dibagikan tanpa mekanisme kerja. Itu realita yang sedang terjadi di Provinsi Papua maupun provinsi papua barat. Oleh karenanya, pemerintah provinsi maupun pemerintah daearah harus memonitor dan mengawasih setiap sektor usaha masyarakat sehingga dengan meningkatnya perekonomian rumah tangga bagi orang papua dapat merasakannya. 

Dan pemerintah harus memfasilitasi saran dan prasara sebagai pasar tradisional yang memadai, sehingga rakyat papua terutama mama-mama papua juga bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain yang berasal dari jawa, sumatera, Sulawesi. Papua sering terjadi penggusuran demi penggusuaran terhadap rakyat pribumi, terutama kepada mama-mama asli papua. Karena penulis sendiri pernah melihat mama-mama papua menjual barang dagangan atau asil usaha dari kebun itu, mereka menjual dipinggiran jalan raya. 

Sedangkan para pedagang lainnya yang berasal dari jawa, sumatera, Sulawesi dan Maluku mereka menjual barang dagangan mereka, dengan fasilitasi yang memadai. Bahkan tanah papua untuk pendatang bukan milik rumpun melanesia papua. Karena masyarakt pribumi semakin tersingkir dan terbuang seperti anak terlantar dijalan diatas negeri mereka. Dan disisi lain,  uang turdes dengan beras JPS yang disediahkan oleh pemerintah untuk rakyat papua itu, salah satu pembunuhan energi untuk bekerja bagi orang papua sehingga diharapkan bahwa Pemerintah harus melihat usaha mandiri dari masyarakt sendiri.

Sesuai dengan konteks diatas ini, penulis melihat masyarakat jawa, sumatera, sulawesi dan kepulauan lain di Indonesia lebih maju perekonomian melalui “Pengembangan usaha Masyarakat”. Sedangkan provinsi papua terkenal dengan dana otonomi khusus yang lebih besar tetapi pada realitanya masyarakt lebih dimarjinalisasi dan disingkirkan oleh Pemerintah sendiri terhadap rakyatnya atau orangtua mereka sendiri. Oleh karenya, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengayomi, menyediakan dan memperdayakan sesuai kebutuhan rakyat sendiri.

Kehidupan suatu bangsa atau suatu wilayah perlu dibenahi atas kelalaian dalam menjalankan tugas yang dipercayahkan oleh rakyat selama ini. Karena makna demokrasi ini juga menjadi tanggunjawab kita bersama. Dan pemerintah jangan menutup mata atas ketidakadilan yang terus-menerus terjadi pada rakyat penghuni atau pribumi diatas tanah mereka. Karena merekalah yang telah menyekolahkan kita jadi pejabat di Bumi Cendrawasih. Bila pemerintah tak mampu untuk merubahkan kehidupan perekonomian orang papua, lebih baik dibuka ruang demokrasi sebagai penentuan nasib sendiri bagi mereka yang hendak memisahkan diri dari negara kesatuan saat ini. (Awimee G / Aktivis)

Redaksi: SWP-NEWS