TOLAK KEDATANGAN JOKO WIDODO KE PAPUA!

Foto: Pemuda, Perempuan, Gereja, dan Mahasiswa Tolak Kedatangan Jokowi, Spanduk | Dok. FB

Operasi Sadar(1965-1967), Operasi Brathayuda(1967-1969), Operasi Wibawa(1967-1969), Operasi Pamungkas(1969-1971), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya-Papua(1977), Operasi Sapu Bersih I dan II Paniai – Papua(1981), Operasi Galang I dan II(1982), Operasi Tumpas(1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1984), Operasi Militer Mapenduma(1996), Peristiwa Wasior(2001), Pembunuhan Theys Eluay(2001), Operasi Militer di Wamena(2003), Kabupaten Puncak Jaya(2004), Pembunuhan Mako Tabuni(2012).

Barapa ratusan jiwa yang telah hilang akibat ulah bejatmu itu? Ratusan? Ribuan? Atau Jutaan? Tanah ini menjadi saksi bisu setiap peristiwa berdarah itu! Entah kemana semua proses kelam ini, sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah (Negara) terhadap rakyatnya tanpa ada penyelesaian pasti, semisal untuk masalah Pelanggaran HAM di Papua:

1. Sejauhmana operasi militer pada era DOM di Papua memiliki unsur “Pelanggaran HAM Berat” apa saja seperti: jenis senjata yang digunakan, kesatuan yang terlibat, pelaku-pelaku, jenis peluru dan bom apa yang dipakai, apa/ada kemungkinan menggunakan racun/bahan kimia mematikan, jenis-jenis kekerasan apa saja yang dilakukan, kepada siapa saja, jumlah korban berapa banyak dalam seluruh operasi tersebut,

2. Membawa Pelaku ke Pengadilan HAM,

3. Adanya Kompensasi kepada pihak korban,

4. Ganti rugi oleh pelaku kepada korban,

5. Pemulihan Nama baik kepada korban yang mendapat perlakuan diskriminasi dengan stigma separatis(Kajian KOMNAS HAM RI dan LSM Papua).

Siapakah dirimu? Siapakah engkau pemerintah! Sehingga demi mengamankan sifat busuk kemanusiaanmu(Pemerintahan) engkau tidak segan-segan  menghilangkan nyawa manusia, dengan kekuatan Negara, yang tiap harinya engkau rauk atau rampas dari manusia yang tak berdosa itu(korban) untuk membeli semua peralatan canggih(senjata) yang kau pakai untuk siap membantai kapanpun di manapun sesukamu terhadap rakyatmu sendiri.

Terror dan intimidasi begitu dekat, kematian menjadi kawan yang setia pada manusia Papua, berdasarkan ikhtisar yang kau rancang. Dengan stigma separatis atau OPM kau buat pada masyarakat sipil Papua di pedalaman, pesisir, dan hutan belantara demi menambah ongkos kerja aparat keamanan yang kau pasang.

Siapakah engkau (Pemerintah-aparat TNI/POLRI)? Tuhan? Sehingga engkau yang menentukan(kematian) semua itu. Atau benarlah Papua ini sedang di rancang oleh Negara ini guna menuju Genocide. Seperti pada Buku hasil tulisan, Socratez Sofyan Yoman berjudul : Pemusnahan Etnis Melanesia; Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, “Papua Barat adalah suatu wilayah yang sangat memprihatinkan karena penduduk pribumi dalam keadaan bahaya pemusnahan.” – Mr. Juan Mendez (Penasehat Khusus Sekjen PBB Bidang Pencegahan Pemusnahan Penduduk Pribumi). Pernyataan tersebut sedang berlaku atas tanah ini-Papua.

JOKO WIDODO – Presiden Republik Indonesia(RI)

Saat kampanye PEMILU Jokowi ke Papua, khususnya Jayapura. Ada sisi lain yang di nilai, yaitu:

1. Kedatangannya untuk memantau lokasi strategis ekonomi jangka panjang dalam bentuk investasi asing di Papua, khusus kota metropolitan Papua – Jayapura,

2. Jokowi ke Pasar Mama-Mama Papua sebagai bentuk untuk memandang kelemahan utuh manusia Papua di Bidang Ekonomi sehingga mudah di jajah di bidang ini, ekonomi.

Di tengah dualism legislative pusat (MRP dan DPR RI) – Kolisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, dan juga sifat apatis Jokowi dalam memandang dualism tersebut. Ia malah membangun kerjasama dengan pihak asing untuk pasar bebas tahun 2015, yang sudah sejak 2012 lalu di gencar-gencarkan. Target utama dari pasar bebas tahun 2015 adalah Papua, hal yang secara tidak langsung membunuh orang asli Papua(investor asing, berikutnya transmigrasi yakni dua hal yang jokowi buktikan terhadap sikap kejawaannya).

Jumlah orang asli yang dari tahun ketahun terus menunjukkan angka statistic yang tak wajar berdasarkan data sensus(perbandingan Papua dan non-Papua), pertengahan tahun 2010 jumlah Orang Asli Papua 2.220.934 sedang non- Papua 2.833.381. Dan berdasarkan data KPU tahun 2014, jumlah penduduk di provinsi Papua 4.224.232, sedang dalam jumlah tersebut yang paling mendominasi adalah penduduk non-Papua dengan jumlah 2.689.363 jiwa.

Kita lihat daerah transmigrasi Merauke atau Keerom yang manusia aslinya telah tergeser dalam berbagai persaingan, seperti ekonomi dan politik. Manusia-manusia yang kini menjadi penonton atas tanahnya sendiri. Transmigrasi yang memperparah keadaan Papua, sebab telah menimbulkan konflik horizontal akibat kecemburuan sosial. Dan tentu dalam hal ini aparat keamanan akan dilibatkan, sehingga pastinya menimbulkan masalah baru.

Selanjutnya di tengah sikap prabowo lawan politiknya pada PEMILU lalu, yang anti-kolonial(Investor Asing), Jokowi dengan bahasa inggris jawanya dalam pidato APEC mempersilahkan pihak asing menanam modal seluas-luasnya di Indonesia dengan menunjukkan presentasinya (lokasi-lokasi strategis untuk Investasi-Salah satunya Papua yang menjadi target besar). Disisi lain, Jokowi malah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(liputan6.com, 17/11) agar masyarakat resah dan lupa bahwa mereka sedang menuju neo-kolonialisme. Sungguh blusukan penuh kebusukan.

Para pakar serta pegiat Lingkungan mau mengarahkan pikiran masyarakat tentang nasib alam Papua tak dapat berbuat apa-apa, pikiran dan hanya pikiran, Karena masyarakat akan habiskan waktu dengan memikirkan nasib mereka dengan telah dinaikkan harga Bahan Bakar Minyak dan tingginya sembako. Orang Papua pun akan terdiam, apalagi mahasiswa yang akan menghabiskan waktu dengan memikirkan nasib mereka di tanah rantau pendidikannya Jayapura.

Fokus yang terhapus stress akan melambungnya harga ongkos transportasi, belum termasuk biaya makan tiap harinya yang mirip pejabat yang selalu berpuasa pada Tuhan,  seperti bunyi lirik lagu yang menceritakan kehidupan mahasiswa, bahwa: Senin Makan, selasa puasa, rabu ngutang, kamis bayar, jumat puasa, sabtu libur, minggu puasa. Begitulah berulang-berulang.

Dengan beberapa keputusan Jokowi yang juga terlalu kontraversial, seperti Penunjukan menteri Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan dan otak dari Pembunuhan Tokoh Besar Pejuang Papua, alm. Theys H. Elluay, lalu penunjukan menteri Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, yang mungkin di sengaja, agar menciptakan konflik horizontal antar orang Papua sendiri(Lawan politik), kemudian menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hanya lulusan SMP, dan juga actor pembunuh Bapak HAM Indonesia Munir, Pollycarpus. Sungguh aneh.

Dan di tengah Damai Natal yang kini mulai terasa, dan rencana kedatangan Joko Widodo Presiden Indonesia yang akan merayakan Natal Nasional di Papua, 27 Desember 2014 nanti, serta 10 Desember 2014 sebagai peringatan Hari HAM se-dunia, dimana orang percaya yang menginginkan kedamaian dunia berdoa dan berbuat sehingga Hari HAM ini di dekarasikan pada tahun 1948 lalu. Sehingga semua wajib merayakannya. Namun semua tak terasa di sini(Papua), sebab pembantai terhadap 21 manusia di Paniai, hingga berujung pada tewasnya 6 orang di tempat kejadian akibat aparat TNI-POLRI.

Peristiwa Paniai berdarah, 08 Desember 2014 lalu, menjadi bukti bahwa Pemerintah(Negara) ini tidak sungguh-sungguh menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Papua dan rakyat akan selalu seperti ini(sejak aneksasi tahun 1963), karena pada dasarnya Pemerintah tak pernah mempercayai rakyat Papua(Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, orang asli Papua)  sebagai bagian yang katanya di akui sebagai bagian integral, akibatstigmaisasi yang terus di lancarkan. PAPUA BERDUKA.

Berangkat dari dasar Pikiran di atas, maka sebaiknya:

1. Presiden Joko Widodo tak perlu datang ke Papua, untuk merayakan Natal 27 Desember 2014 nanti, karena Papua sedang berduka akibat pembantaian di Paniai, dan Jokowi stop melakukan pencitraan di Papua yang hanya membuang-buang waktu saja, dan sebaiknya mengurus Sistem Pemerintahan di Indonesia yang masih kacau balau, akibat dualisme atar semua elit Politik di Indonesia(Pusat), selain itu kedatangannya hanya akan menghabiskan puluhan miliaran APDB Papua.

2. Presiden Jokowi harus segera membentuk tim Invetigasi Independen kasus Paniai Berdarah, 08 Desember 2014 lalu, yang telah menelan korban 6 orang, serta lainnya(16 orang) yang masih kritis dan luka akibat ulah brutal aparat TNI/POLRI.

3. Jokowi agar seriusi masalah HAM di Papua sesuai janji kampanyenya saat datang ke Papua. Dengan segera membentuk 3 lembaga sesuai amanat(Roh) Otsus 2001(BAB XII HAM – Pasal 45 ayat 2), a. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua; b. Komnas HAM Papua; c. Pengadilan HAM di Papua. Agar menyelesaikan seluruh persoalan HAM di Papua sejak di Aneksasi Bangsa Papua ke Indonesia.

4. Selesaikan akar persoalan Papua sesuai kajian LIPI, dalam Road Map Papua; a. Masalah Status Politik Papua; b. Marginalisasi dan Deskriminasi; c. Kekerasan Negara dan Pelanggaran HAM; serta d. Kegagalan Pembangunan.

5. Bersama Amnesti Internasional, Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBB, agar menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran HAM di Bangsa Papua sejak Aneksasi Bangsa Papua tahun 1963.

6. Mendorong dan mendukung pemerintah Vanuatu untuk menyelesaikan persoalan Papua; khusus komite Dekolonisasi agar memperhatikan masalah Papua.

Lalu berdasarkan hal di atas, maka Joko Widodo di harapkan tidak lagi menambah persoalan pelanggaran HAM di Papua, dengan hal-hal yang memicu pelanggaran HAM, antara lain:

1. Pemekaran

34 Daerah Otonom Baru yang telah di masukkkan dalam Prolegnas(Proses Legislasi Nasional), merupakan suatu unsure yang di paksakan, bagaimana tidak? Berdasarkan data jumlah penduduk Papua(Bagian 2. Transmigran), maka berangkat dari syarat Pemekaran suatu wilayah nampaknya merupakan suatu hal yang sangat tidak logis. Mulai dari syarat Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan.  Maka mengingat kepadatan Penduduk Propinsi Papua tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 1971 hingga sekarang(2014). Pada tahun 1971 kepadatan Penduduk Propinsi Papua adalah 2 orang penduduk tiap 1 Km², dan pada tahun 1990 menjadi 5 orang Penduduk tiap 1 Km², kemudian pada tahun 2005 kepadatan penduduk di Papua tidak mengalami peningkatan tiap Km² hanya dihuni oleh 7 orang. Jumlah tersebut di atas berbeda dengan propinsi lain di Indonesia, misalnya Jawa Barat 757 orang tiap1Km², Sumatera Utara 169 orang tiap 1Km². Serta masih lebih rendah dari kepadatan penduduk rata-rata nasional, 116 orang tiap 1Km².

Bila dianalisis maka ternyata pemerintah propinsi Papua kurang memperhatikan aspek penataan ruang dan penduduk lokal di Papua. Sehingga sangatlah tidak masuk akal jika suatu wilayah di Papua dimekarkan. Ini tentu adalah sesuatu pemaksaan dan tentu melanggar syarat-syarat pekemekaran suatu wilayah sesuai UU Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004 Pasal 4 dan 5, serta PP 78 Tahun 2007.

Meski ada dampak baik dari pemekaran itu sendiri yakni dapat mengetahui kondisi riil di lapangan dalam memperpendek jangkauan pelayanan kepada masyarakat(top-down) yang lebih baik pada tingkat geogerafis yang sulit  serta terwujudnya keinginan masyarakat mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat baik aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik serta pembangunan infrastruktur daerah. Namun akan lebih banyak memicu konflik seperti dapat membuat masyarakat Papua terkotak-kotakan(sukuisme), daerahisme dan lain sebagainya sehingga menimbulkan konflik sosial antar suku maupun daerah akibat persaingan elit politk daerah yang tidak sehat dalam percaturan politik.

Jadi, apapun segala bentuk Daerah Otonomi Baru(DOB) atau pemekaran Layaknya tidak boleh di terima begitu saja, sebab alasan kesejahteraan apapun tak mampu menjawab isi hati nurani orang Papua. Dan perspektif apa yang di Pakai Pemerintah untuk mengukur masyarakat Papua adalah rakyat Miskin?

2. Transmigrasi

Populasi Papua meningkat dari 887.000 pada tahun 1971 menjadi 1.505.405 pada tahun 2000. Ini merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 1,84%. Populasi non-Papua meningkat dari 36.000 pada tahun 1971 menjadi 708.425 pada tahun 2000. Ini merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 10,82%. 2010 angka sensus sejauh dirilis hanya memberikan angka jumlah penduduk tanpa melanggar angka itu ke dalam kelompok-kelompok etnis masing-masing, namun kami dapat menentukan rincian etnis dengan menggunakan tingkat pertumbuhan historis populasi Papua.

Dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan Papua sejarah telah dipertahankan selama dekade terakhir penduduk Papua pada pertengahan 2010(pada saat sensus dilakukan) akan 1.790.777. Hal ini setara dengan 1.790.169(49,55% ) penduduk asli Papua dari total 2.010 penduduk Papua Barat 3.612.854. Dengan demikian penduduk non-Papua akan menjadi 1.822.677, atau 50,45%.

Jika berangkat dari data statitik di atas(1971-2010), maka pantaskah Papua untuk dijadikan objek trasmigrasi sesuai program Kabinet Kerja Presiden Jokowi – dan Menteri DESA - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri(Mendagri). Dengan jumlah penduduk yang semakin minoritas dari tahun ketahun, dengan laju pertumbuhan penduduk yang kurang dari asas kewajaran? Hal ini tentu akan memperparah nasib dan keadaan orang Papua, dengan semakin termarginalnya orang asli Papua di atas tanahnya sendiri.

Di samping orang Papua belum siap untuk bersaing secara ekonomi akibat dimanjakannya orang Papua terhadap gelontoran triliunan dana Otsus serta UP4B. Dan juga bidang Sosial Politik, khususnya pada wilayah yang merupakan objek Besar transmigrasi, semisal Merauke, dimana dari 28 kursi yang tersedia dalam pemilihan DPRD kabupaten Merauke, Orang Asli Papua hanya mendapat 3 kursi. Dan Wilayah transmigrasi di Kabupaten Keerom, dari 25 anggota DPRD, 23 kursi dikuasai kaum migran dan hanya 2 kursi DPRD diduduki orang asli Papua. Ini menjadi bukti nyata bahwa memang orang Papua sedang termarginal dalam semua bidang atas tanahnya sendiri, baik pada parlemen maupun birokrasi

Kita lihat daerah transmigrasi Merauke atau Keerom yang manusia aslinya telah tergeser dalam berbagai persaingan, khususnya ekonomi dan politik. Manusia-manusia yang kini menjadi penonton atas tanahnya sendiri. Selain itu, berangkat dari jumlah penduduk Papua pada tahun ini. Data Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi mencatat bahwaJumlah pengangguran di Provinsi Papua pada Agustus 2014 mencapai 57 ribu lebih orang atau 3,44 persen dari total angkatan kerja(tabloidjubi.com, 05/11).

Dan tentu akan diperparah lagi dengan isu akan ditambahkannya jumlah transmigrasi setiap triwulannya sebanyak 50.000 jiwa pada tahun 2015 nanti. Yang akan memperparah angka pengangguran, dengan melihat para transmigran merupakan kelompok yang belum memiliki pekerjaan. Logikan, misalkan 50.000 jiwa yang di datangkan ke Papua adalah penganggur, maka 50.000 + 57.000 = 107.000 jiwa. Dan bagaimana jika dalam setahunnya, yang terhitung 50.000(4) + 64.843 Jiwa = 264.843 jiwa penganggur pada akhir 2015 nanti. Dan tentu masalah social baru akan muncul lagi. Hal ini juga akan lebih memperparah nasib orang Papua, di mana kelompok transmigran ini merupakan kelompok yang terlatih dan siap bersaing pada segala bidang.

3.      Industri (Investor Asing)

        Dalam rangka mencapai target ekonomi Global, maka semua Negara bersatu guna menjamin setiap kesejahteraan antar Negara dengan cara menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Papua menjadi salah satu daerah yang di jadikan target dalam pasar bebas Asean 2015, di mana semua jalur ekonomi dapat di akses secara bebas tanpa ada hambatan, selain Jokowi(Pemerintah) yang dengan bebas dan santainya mempersilahkan Para Invetor Asing untuk datang dan merauk semua kekayaan yang ada di Indonesia, demikianya Papua. Bagaimana tidak, dalam presentasenya, Jokowi memaparkan semua daerah dengan keunggulannya Sumber Daya Alamnya masing-masing, yang dalam akhir prsentasinya mendapat sambutan tepuk tangan yang meriah dari para delegasi yang hadir hingga kepopulerannya mampu mengalahkan si nomor 1(satu) dari Amerika Serikat Barack Obama.

Bagaimana nasib masyarakat adat yang mendiami bumi Cenderawasih ini nantinya, jika 2015 Papua tetap di paksakan menjadi target Pasar Bebas 2015? Kita lihat kasus Freeport Indonesia, yang terjadi banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga sekarang. Seorang ahli antropologi Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk Freeport, dan  Abigail  Abrash,  seorang  aktivis  HAM  dari  Amerika  Serikat,  memperkirakan, sebanyak  160  orang  telah  dibunuh  oleh  militer  antara  tahun  1975–1997  di  daerah tambang  dan sekitarnya (wetspapua.webs.com). Bahkan 30 kasus pelanggaran HAM di wilayah Freeport Indonesia pada era Otonomi Khusus(www.aldp-papua.com).

4. KODAM dan POLDA Papua Barat

14.842 ribu personel TNI di Papua(tabloidjubi.com, 08/12) , berarti di perkirakan 1 aparat TNI(3 Amunisi) menguasai 1 orang dari total 1.790.169 jiwa penduduk asli Papua. Terlepas dari jumlah aparat yang di tugaskan di daerah perbatasan RI-PNG, khusus Merauke yang diperkirakan jumlah personel hampir 750an personel, berarti jumlah aparat TNI yang sama akan beredar pula di wilayah perbatasan Keerom, total 1500an aparat yang bertugas pada daerah perbatasan tersebut. Dengan demikian banyaknya jumlah aparat TNI yang beredar dalam wilayah Papua, sudah tentu Potensi Pelanggaran HAM akan terus meningkat. Coba bayangkan 1 KODAM saja telah memicu banyak pelanggaran HAM, bagaimana jika KODAM Papua Barat di sahkan? Belum lagi dari 1 KODAM saja telah banyak memunculkan Zeni Tempura tau Batalyon yang bertumbuh bak jamur di wilayah Papua.

Dan juga terkait Polda Papua Barat yang sudah pasti akan di sahkan oleh Polri pada 19 Desember nanti(Cenderawasihpos, 21/11), padahal jumlah aparat kepolisian telah mencapai 14 ribu yang tersebar di 29 Kabupaten/kota di Papua(http://tabloidjubi.com, 1/1). Dengan demikian jumlah aparat TNI/POLRI di wilayah Papua, setidaknya bisa mencapai 30.000 personel. Bagaimana nantinya KODAM dan POLDA Papua Barat di bentuk dan di sahkan? Benarkah orang Papua ini bagian dari Negara ini ataukah musuh Negara? Sehingga aparat begitu banyak dalam menjamin keamanan di Papua. Jika ya. Tepatlah jika dikatakan TNI/POLRI menggunakan pendekatan kekerasan sehingga benarlah kata Pendeta Benny Giay Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua bahwa "Papua zona darurat, intervensi lembaga-lembaga Internasional seperti PBB harus segera datang, karena pemerintah dan aparat TNI/Polri tak mampu menyelesaikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua,". Namun jika tidak, data di atas adalah buktinya.

Dan dari pandangan di atas harapannya Jokowi tidak lagi menggunakan kata “Itu Bukan Urusan Saya” – Seperti yang ramai di perbincangan media Sosial twitter atau dalam pembahasan kata itu(“Itu Bukan Urusan Saya”), dalam dialog TvOne – Negara ½ Demokrasi, beberapa Minggu lalu. Dan juga sebaik masalah-masalah di Papua dapat terselesaikan dengan segera, sebab jika tidak Negara ini yang sendiri akan mempersilahkan Papua untuk lepas dari bagian integralnya(seperti kata Gembala Baptis Maranatha saat Orasi di Halaman DPRP, dalam aksi spontan Mahasiswa SPP Paniai, 09/12), atau keraguan-raguan nasib bangsa Papua kedepannya (bagian integral) seperti yang di utarakan Menteri Susi Pudjiastuti(www.kompas.com, 09/12), serta benarlah kata Jack Rumbiak: cepat atau lambat Papua pasti Merdeka(www.merdeka.com, 05/09).

Demikian opini singkat ini, yang mungkin miris bagi sebagian orang. Namun harus di ketahui bahwa sampai sekarang ini, nasib dan keadaan orang Papua adalah kenyataan.

Lilin Natal itu meredup, Damai Natal itupun hilang. Makna yang sesungguhnya kau bisa rasakan. Jika kau meresapi semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi atas tanah Papua.

Selamat Merayakan Damai itu!

“Jangan Takut Katakan Benar, Kalau Itu Benar. Dan Jangan Takut Katakan Salah, Kalau Itu Salah.”

(Tokoh Pejuang dan Budayawan Papua, Alm. Arnold Clemens Ap)

Oleh Samuel Womsiwor