Memahami Budaya Kekerasan di Papua

Ilustrasi: TNI di depan orang asli Papua hasil tembak mereka. Foto: Ist.

Tidak gampang apabila kita melihat, merasa, memahami dan menyuarakan konflik Papua sebagai suara kemanusiaan. Karena memahami konflik Papua, menurut penulis, adalah suatu kegiatan akal dan hati yang paling penting dan mendesak. Juga merupakan panggilan luhur dari Sang Pencipta. 

Sebagai anak Papua, saya tidak bisa melarikan diri dari realitas masalah Papua. Saya dikatakan bukan anak Papua jika saya menutup diri atau melarikan diri dari realitas hitam ini. Maka, lahirlah ada satu pemahaman yang menarik buat kita bahwa setiap orang Papua baik orang asli Papua maupun non Papua secara otomatis masih tetap berada dalam konflik sekalipun kadar adanya bisa saja ditafsirkan secara berbeda-beda. 

Menurut perspektif antropologis Papua telah memperlihatkan secara eksplisit bahwa dalam situasi konflik, ilmu pengetahuan merupakan jalan tengah yang memudahkan kita untuk dapat merumuskan bentuk-bentuk  kekerasan yang gencar menimpa atas rakyat di Papua. Secara hakiki, ilmu antoropologi telah menunjukkan makna konflik kepada setiap kita yang hidup di Papua. 

Dalam tataran konseptual ini, penulis harus mau berani dan jujur katakan bahwa dari hari demi hari, dan secara nyata, saya disepak jauh ke dalam realiatas Papua oleh konflik tersebut. Konflik adalah sabahat saya. Saya hidup tanpa konflik. Karena itu, saya ingin memperlihatkan berbagai bentuk kekerasan yang makin marak terjadi di Papua. Oleh karena itu, sejumlah bentuk kekerasan itu harus dapat dirumuskan dalam perspektif ilmu pengetahuan antropologi demi terciptanya kedamaian bagi semua orang dan alam di Papua. 

Lantas saja, rakyat diadakan dalam konflik Papua. Adapun bentuk-bentuk konflik yang selalu melilit rakyat di tanah Papua yakni: kekerasan terbuka, kekerasan kelektif, kekerasan agresif, kekerasan defensive dan kekerasan tertutup serta kekerasan enology. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya menjelaskan bentuk kekerasan kolektif. 

Berdasarkan inspirasi ilmu antrologi Papua, kekersan kolektif ialah konflik  yang terjadi secara berkelompok, kekerasan militer (gabungan TNI/Polri) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktural dengan menggunakan otoritas hukum dan personil, organisasi, ideology partai oleh pemerintahan Indonesia di Papua  terhadap wilayah dan bangsa jajahan untuk membunuh  masyarakat kecil tersebut. 

Kekersan seperti  ini  contohnya;  pembunuhan, penindasan, penjajahan dan pembantaian serta pemerkosaan, pencuri dan marginalisasi yang dilakukan oleh TNI/Polri terhadap rakyat di atas Tanah Papua. Papua selama lima dekade, hidupnya tidak terlepas dari realitas konflik tersebut. 

Kekerasan Terbuka

Kekerasan terbuka telah dapat disebut sebagai kekerasan militer. Sebaliknya kekerasan militer telah dapat disebut sebagai kekerasan terbuka. Intinya ada konflik yang dicitakan oleh Negara melalui militer Indonesia. Di mana gabungan TNI/Polri senantiasa melancarkan kekerasan terbuka terhadap rakyat sipil yang tidak tahu menahu di Papua. Dalam konteks ini, Papua identik dengan budaya kekerasan militer secara terbuka selama pemerintah  Indonesia menduduki seluruh tanah Papua. 

Sejak Papua dikuasai oleh pemerintah RI 1 Maret 1963 hingga sekarang, rakyat bangsa Papua hidup dalam budaya kekerasan dan konflik. Secara terbuka, pmerintah melalui TNI/Polri melancarkan konflik dan kekerasan yang sangat brutal dan keji kepada rakyat asli Papua. Banyak masyarakat mati lemas tanpa proses penuntas secara komprehensif akibat tembakan peluru senjata Negara meskipnun rakyat tidak pernah berbuat salah. Hukum hanya digunakan untuk menghilangkan membelah diri bagi pihak pembunuh dan rakyat telah semakin dibiarkan hidup dari realitas alam kematian menuju ke realitas kematian yang lebih tidak manusia lagi. 

Perlu dipertegas pula bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi  di mana-mana, di tanah Papua  ini tidak disangkal. Presiden Indonesia, siapapu dia, tidak bisa mencatur bahasa dan ide-ide secara manipulatif untuk meredam atau menghilangkan budaya konflik di Papua. Budaya konflik ini telah berakar dalam dan bagi Papua. Tentunya, yang selalu menjadi korban pelanggaran HAM berat adalah rakyat dan alam setempat. 

Sedangkan pemerintah dan warga non Papua bersama pemerintah Indonesia selalu menari-anari di atas tangisan dan penderitaan rakyat asli Papua. Pelakunya tidak lain selain pemerintah Indonesia. TNI/Porli adalah garis keras, kelompok radikalis, yang ada di belakang, tengah dan di depan. Itu artinya dalam kondisi apapun dan dalam berbagai cara, mereka selalu siap tempur membunuh rakyat kecil di seluruh Tanah Papua. 

Contoh konkretnya seperti,  tindakan kekerasan gabungan militer atau konflik terbuka yang dilakukan gabungan TNI/Polri terhadap rakyat kecil di Kabupaten Paniai Enarotali pada Minggu 7-senin 8/12/2014. Dalam peristiwa kekerasan terbuka itu, TNI/Polri telah menembak mati 6 warga sipil dan 22 masyarakat lainnya mengalami luka robek parah dan sangat kritis akibat tembakan peluru senjata dari Negara RI. 

Sebagaimana yang sudah dikabarkan media massa tempo lalu. Empat dari enam korban tewas adalah siswa SMA. Alpius Youw (17), adalah siswa SMA Yayasan Pendidikan Pelayanan Katholik (YPPK) Enarotali, Paniai. Yulian Yeimo yang berusia 17 tahun merupakan siswa SMA Yayasan Pendidikan Pelayanan Gereja Indonesia (YPPGI), Enarotali, Paniai. Simon Degei (18), tercatat sebagai siswa di SMA Negeri 1, Paniai Timur, Enarotali, Paniai dan Alpius Gobai (17), siswa SMA Negeri 1, Paniai Timur, Enarotali, Paniai. Sedangkan satu korban tewas lainnya adalah Abia Gobai (28), petani dari Enarotali yang meninggal setelah dibawa ke RSUD Madi, Paniai. Kita telah rugi dan semakin berduka parah dengan ditembaknya keenam generasi bangsa ini. Ini sudah otaknya militer Indonesia.

Ketika konflik ini terjadi, banyak masyarakat sudah mulai mengungsi di hutan-hutan. Situasi langsung jadi panik, kecam dan sangat menggelisahkan warga setempat. Hingga sekarang, menurut pihak korban, konflik masih menimpa atas rakyat di Paniai. Dikabarkan lagi bahwa setelah 6 warga lainnya ditembak mati oleh TNI/Polri, sejumlah warga yang sedang berobat di rumah sakit Daerah Madi itupun meninggal dunia karena tidak dapat tertolong lagi secara medis. 

Konflik ini sebenarnya sudah hal barus dan sudah terjadi sejak 1960-an. Banyak masyarakat biasa menceriterakan pengalam konfliknya dari militer Indonesia. Kepada pemerhati kemanusian, rakyat bisa menceriterakan dengan symbol-simbol dan sambil menunjukkan pohon, tempat di mana saudaranya ditembak. Ada warga yang bisa menceriterakannya dengan sabil menunjuk danau, kali atau juran sebagai tempat di mana suami, istri atau anaknya dibunuh bagaikan hewan. Dan Budaya ini masih kuat bagi Papua sekarang seperti yang kita telah alam bersama selama ini. 

Mungkin banyak warga akan ditembak mati lagi hanya jika pemerintah sendiri tidak mau mengakhiri budaya tindakan kekerasannya sendiri di Papua. Motif kekerasan terbuka seperti ini sudah tergolong sebagai HAM berat   yang  dilakukan oleh  TNI/POLRI.

Ketika penulis memahami budaya konflik di Paniai, seperti semua peristiwa pelanggaran kemanusiaan sebelumnya, banyak orang terutama TNI/Polri selalu menjustifikasi fakta objektif. Pemerintah terutama TNI/Polri selalu berusaha membentuk isu-isu yang beriklim manipulasi, membolak-balikan fakta dan mereka selalu berusaha membenarkan diri dengan alasan keamanan tanpa memahami arti, makna dan tujuan keamanan itu sendiri. Para penegak hukum telah semakin tidak tegas dalam memahami, menjelaskan dan menuntaskan berbagai konflik ini. 

Bahkan hukum sudah kembali pada titik nol sekali pemerintah mengakui diri sebagai Negara hukum. Sementara itu, para wartawan di Papua juga mengalami keraguan dan kegilasahan karena pemerintah termasuk TNI/Polri tidak memberikan fakta yang sesungguhnya terjadi atas konflik yang menimpa warga sipil di Paniai. Akibatnya, masalah tidak selesai. Semua pihak secara sengaja tidak mendalami siapa yang sebenarnya pelaku dan siapa yang sebenar korban dari masalah serta apa penyebab utamanya.

Berdasarkan pengalaman sejarah, saya melihat bahwa Gabungan TNI/Polri adalah pelaku utama atas peristiwa kemanusiaan tersebut. TNI 753 dari batalion Nabire yang ditugaskan di sana dan Polisi setempat itulah yang telah menewaskan 6 warga sipil yang tidak bersalah dan puluhan warga sipil lainnya telah mengalami luka kritis, bahkan ada banyak yang meninggal akibat peluru senjata Negara dan tidak sanggup ditolong secara medis oleh pelayan kesehatan. 

Penyebab utama dari semua konflik itu, menurut saya, rakyat ditembak karena mereka ini tidak disukai oleh pemerintah Indonesia. Rakyat ditolak, tidak diakui dan tidak diterima sebagai warga RI secara totoal. Mereka malah dianggap musuh Negara, seperatis yang selalu melawan keutuhan Negara RI. Padahal mereka ini manusia asli Papua secara seratus persen, warga Gereja dan warga Negara Indonesia secara seratus persen. Mereka inilah yang selalu bekerja dan berburu nilai kebenaran dan suasana hidup kedamaian. Tapi mereka tetap digolongkan sebagai musuh negara. Seharus persoalan ini harus dapat diselesaikan dengan jalan damai, jalan tanpa kekerasan.

Dengan mengalami konflik terbuka ini, seluruh masyarakat Papua meminta Presiden Indonesi  Joko Wijdodo harus segera tanggungjawab atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi secara brutal di Paniai Enarotali Papua tanggal 7-8 Desember, 2014. 

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas semua kekerasan dan konflik yang telah lama menewaskan dan menembak mati rakyat asli Papua di negerinya sendiri. Termasuk kasus Dortheys Hiyo Eluay dan Aristoles Masoko, karena semua ini sudah merupakan kekerasan terbuka dan pelanggaran HAM berat.

Tapi semua konflik Papua dalam segala aspek dapat dituntaskan secara konprehensif hanya apabila kita semua memikirkan, merumuskan dan menemukan solusi komprehensif. Solusi komprehensi ini telah mesti berpotensi secara pasti untuk terciptanya kedamaian, yang telah menjadi tujuan utama dari sejarah perjuangan panjangan orang Papua tersebut. Damai ini tentunya merupakan dambaan dan harapan bersama baik pembunuh maupun yang terbunuh. Maka pemerintah RI terutama Presiden Jokowi sudah saatnya membuka diri untuk melakukan DIALOG JAKARTA-PAPUA dengan rakyat Papua  DEMI TERCIPTANYA PAPUA, TANAH DAMAI. 

Demi menciptakan Papua sebagai Tanah damai, Dialog Jakarta-Papua telah harus dipilih dan disepakiti sebagai jalan yang penting dan mendesak. Karena damai itu hanya kita dapat merebutnya melalui dialog Jakarta-Papua. Di luar dialog tidak ada kedamaian bersama.

Dengan dialog, pemerintah bisa duduk bersama-sama dengan rakyat Papua, bisa menginditifikasi penyebab-penyeb konflik Papua, bisa saling menganalisis dan menemukan serta menetapkan solusi-solusi yang dapat memuaskan antara kedua belah pihak yang berkonflik dan bermasalam selama ini. 

Oleh karena itu, dialog Jakarta-Papua yang telah berproses selama ini harus bisa dilaksanakan segera kerena itulah solusi komprehensif antropologis Papua-Jakarta-Internasional untuk membangun Papua secara damai, adil dan jujur dari budaya kekerasan dan konflik menuju keotentikan kehidupan Papua, bukan lagi kita hidup dari kematian menuju kematian tanpa bicara. Bicara sudah.

Agustinus Tebay adalah Mahasiswa UncenFakultas Fisip.