Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota [AMP KK] Yogyakarta

AMP

“Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.”

“Mengutuk Tindakan Klaim Wilayah West Papua oleh Ir. Soekarno (Indonesia) Pada 19 Desember 1961 secara illegal.”

Kronologis
Terkait dengan sejarah Papua Barat, 19 Desember 1961, Massa yang tergabung dalam AMP “Mengutuk Tindakan Klaim Wilayah West Papua oleh Ir. Soekarno (Indonesia) Pada 19 Desember 1961 secara illegal.”

Ratusan massa yang tergabung, berasal dari Wilayah Jawa Tengah memulai kegiatan pada Pukul 10:00 Waktu Yogyakata.

Massa Long March dari titik Kumpul, Asrama Papua ke titik nol km, depan kantor Pos, Malioboro, Yogyakarta.

Sepanjang jalan Kesumanegara-Wates, Kordinator Lapangan (Korlap) menuturkan sejarah Papua Barat dan Mengutuk Tindakan Klaim Wilayah West Papua oleh Ir. Soekarno (Indonesia) Pada 19 Desember 1961 secara illegal.

Kekuatan Polisi Indonesia di Yogyakarta; dua truk Polisi, satu mobil polisi Pariwisata, mobil sabara depan titik kumpul, belasan motor sabara, dan beberapa Polisi di tiap titik jalan.

Pada pukul 11:30 Waktu Yogyakarta Massa aksi di titik nol kilometer, depan kantor pos malioboro, Yogyakarta. Dalam tekanan Polisi, massa melangsungkan Orasi-orasi politik terkait Sejarah bangsa Papua Barat, 19 Desember 1961 – 2014, 53 Tahun.

Pukul 11:35 – 12:00 Waktu Yogyakarta, massa aksi mengikuti tiap tuturan suara kebenaran oleh beberapa perwakilan.

Orasi-orasi Politik didengar juga oleh masyarakat luas Yogyakarta melalui lisan maupun selebaran yang dibagi.

Selebaran yang dibagi kepada masyarakat luas disambut baik oleh warga sekitar.

Pada Pukul 12:10 Waktu Yogyakarta, Kordinator Umum, Andy Pigai mempertegas melalui pembacaan pernyataan sikap Politik AMP.

Pembacaan pernyataan sikap didampingi massa aksi berpakaian adat (Mee-Pago) sebagai perwakilan dan massa aksi perempuan papua dengan memegang Bendera Bintang Kejora.

Pukul 12:40 Waktu Yogyakarta, Massa aksi melakukan pesta adat sebagai wujud berteriak pada leluhur alam yang dibawa oleh Indonesia dan ditanam di Yogyakarta.

Setelah melakukan kegiatan mengetuk pintu leluhur, massa aksi tiba di titik awal dengan selamat.

Pernyataan Sikap:

Aliansi Mahasiswa Papua
“TRIKORA 19 Desember 1961 Ilegal, Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis”

Pernyataan Sikap
Salam Pembebasan...

Tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta dengan tujuan untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. TRIKORA merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas Negara Papua Barat yang faktanya bukan bentukan Belanda.

Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Sekarang Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.

Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Hingga kini, Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan Militer Indonesia.

Berbagai aksi kebrutalan Militer Indonesia terus berlanjut, pada dekade 1980an-1990an terjadi pembunuhan terhadap tokoh Nasionalis Papua Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG), kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 2000an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Dekade 2010 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni pada 14 Juni 2012.

Hingga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan Luar biasa di paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil diantanya 5 Orang siswa SMA meninggal dunia dan 17 lainya luka-luka kritis.

Dan masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan Militer Indonesai terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.

Kenyataan ini membenarkan kehadiran Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua.

Maka, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak rezim SBY-Boediono untuk segera;

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.

3. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya Yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di Atas Tanah Papua.

Demikian pernyataan sikap ini, kami menyerukan kepada seluruh Rakyat Papua untuk Bersatu dan Berjuang merebut cita-cita Pembebasan Sejati Rakyat dan Bangsa Papua Barat. Dan atas perhatian dan dukungan seluruh Rakyat Papua, kami ucap terima kasih. Tuhan beserta kita.

Salam!
Yogyakarta, 19 Desember 2014

Kordinator Umum

Andy Pigai