HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA BARAT

foto logo:ALIANSI MAHASISWA PAPUA

Setelah wilayah papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi penentukan pendapat rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat papua yang tidak menhendaki kehadiran Indonesia di papua.

Pada 1 juli 1971 bertempat di desa waris, Numbay-Papua,dekat perbatasan PNG di kumandangkan “proklamasi kemerdekaan papua barat” oleh brigjen Zeth jafet Rumkorem selaku presiden papua barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah papua.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakayat papua.

Hari ini  1 juli 2014,tepat 43 Tahun peringatan proklamasi kemerdekaan papua barat, Indonesia semakin menunjukkan watak kolonialisnya terhadap rakyat papua.berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi dipapua, Hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahan-perusahan Multy Nation Coorporation (MNC) milik Negara-negara imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat Negara (TNI-POLRI) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan papua.

Maka, bertepatan dengan 43 tahun proklamasi kemerdekaan bangsa papua barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim penguasa Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera:

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menutup dan menhentikan aktivitas eksploitasi semua perusahan MNC milik Negara-negara imperialis; Freeport,Bp,LING Tangguh,Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh tanah papua.

3. Menarik Militer Indonesia (TNI/polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menhentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat papua.

Demikian selebaran ini kami buat, atas perhatian semua pihak yang menharapkan adanya demokratisasi di papua, kami ucapkan terimah kasih.

 
ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA (AMP-KK) YOGYAKARTA

Sumber: http://gookoteka.blogspot.com