PCC (Ist/Google) |
Suva,19/5(Jubi)- Sekretaris
Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik atau Pacific Conference of Churhes
(PCC), Reverend Francois Pihaatae mengatakan Orang Papua harus boleh menentukan
masa depan mereka sendiri melalui proses hukum universal yang diterima umum,
seperti pemilihan umum atau referendum.
“Pertemuan pemimpin-pemimpin
gereja di Hoiara 2013 lalu, telah menyerukan penentuan nasib sendiri untuk
semua orang pacifik termasuk West Papua, pulau yang Indonesia duduki,”tuturnya,
Kamis (15/5) lalu.
Menurut dia, Indonesia harus
memperbolehkan orang-orang Papua menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri
sesuai dengan hukum-hukum Internasional.
“Mereka (Orang Papua) harus menentukan bagaimana mereka menjadi baik,
mengunakan tanah mereka, mineral mereka dan sumber-sumber mereka lainnya” kata
dia.
Selainjutya dia mengatakan
penentuan nasib sendiri itu sangat mungkin dilakukan orang Papua; menentukan
nasib sendiri atau memilih masuk berelasi dengan Indonesia.
“Ini tidak dapat diterima tetapi kita harus mengizinkan Papua melakukan
tindakan pilihan bebas,”tuturnya.
Karena Papua memang tidak masuk
dalam wilayah dekolonisasi, lanjutnya, maka Gereja-gereja Pasifik akan
melakukan lobi.
“PCC akan melobi
pemimpin-pemimpin Pacific mulai minggu berikut untuk mendukung memasukan Papua
Barat ke dalam wilayah dekolonisasi”. Kita sungguh sadar Indonesia berpengaruh
di dalam kawasan, tetapi kita tidak mungkin tinggal diam atas isu
penyalangunaan hak asasi manusia yang terus menerus, penahan illegal,
penyiksaan dan pembunuhan oleh militer Indonesia,” katanya
Atas masalah yang terjadi di
Papua, katanya, gereja mempunyai kewajiban mutlak melawan, menyerukan keadilan
dan perdamaian.
“Setiap gereja wajib menyatakan lawan atas ketidak adilan, kami
menyerukan pemerintah mendengarkan dan mengambil tindakan”tuturnya
Secara khusus, pihaknya juga meminta pemerintah
Fiji dan Papua New Guinea-Pacific reprensentative pada C24, untuk mendengarkan
seruan sesama dan memastikan warga Papua aman.
Langkah lobi juga akan dilakukan ke anggota
kesekretariatan, anggota Forum Kepulauan Pasifik, Melanesia Spearhead Group and
Forum (MSG) dan Pemerintah Kepulauan Pasifik.
Selain itu, “Gereja-gereja Australian dan New Zealand dan
pemerintah juga harus mendukung penentuan nasib sendiri di West Papua jika
mereka menjadi bagian yang diakui sesama di kawasan,”tegasnya.
Pada akhirnya, Gereja-gereja Pasifik berharap
negara-negara pasifik akan membuka jalan gerakan agar West Papua menjadi satu
wilayah dekolonisasi yang terdaftar di PBB. (Jubi/Mawel/PCC)
Sumber: http://networkedblogs.com
0 komentar:
Posting Komentar