KEJAHATAN NKRI BONEKA

Doc: Aweegapai

Oleh: YANCE AWEGAPAI GOBAI.ST.MM

Timika, Suara Wiyaimana: (Pembantaian demi Pembataian, Pemerkosaan, Penyiksaan,Teror, Intimidasi, Penghilangan dan Penjarahan Sumber Daya Alama serta perusahakan ekosistem yang dilakukan Pemerintah lewat Militer dan Freeport selama ini belum berakhir, keringat, tanggis dan darah manusia Papua Barat belum kering….datang lagi LNG Tanggu memjilat habis-habisan urat nadi Bangsaku di teluk Bintunia dan sekitarnya..akankah terulang kasus Minamata dan Teluk Buyat di teluk Bintuni…Tuhan Sampai kapankah Penderitaan ini akan berakhir?

(Tangisku adalah hidupku, stress dan defresi adalah hal yang baru ada setiap hari, Tidak ada malaikat penolong yang di Utus Tuhan, yang datang hanya malaikat pencabut nyawa. 

Masyarakat Babo khususnya Desa tanah Merah dan Desa Saengga, Kabupaten Manokwari merasa tertipu dan kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan Beyond Petroleum (BP) disalahgunakan. Sikap akomodatif yang ditunjukkan masyarakat Babo selama ini ternyata tidak diimbangi oleh niat baik perusahaan untuk memenuhi janji-janji manisnya, dengan memberikan hak-hak warga masyarakat sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Babo adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Paniai yang secara geografis terletak di Jantung Hati Pulau Papua, tepatnya berada di daerah Wissel Maren .”. 7.2.1.

Langkah BP Indonesia di Bintuni Mulus, Beni Konflik Mulai Muncul Ambisi BP Indonesia untuk menyedot gas alam di Teluk Bintuni-Papua, tampaknya bakal berjalan mulus. Setelah AMDALnya disetujui oleh komisi penilai AMDAL Pusat pada bulan Mei lalu kini BP sedang ancang-ancang untuk melaksanakan EPC (Engineering Procurement and Construction). Salah satunya adalah membangun lapangan terbang sepanjang 2.000 m dan lebar 150 m serta rehabilitasi dermaga pelabuhan laut Babo.

Tertutupnya Ruang Demokrasi Militer Indonesia dan pada umumnya militer di dunia adalah anti terhadap Demokrasi. Setiap kali ada ruang demokrasi yang muncul di Papua sering ditutup dengan melakukan penekanan dengan pendekatan militeristik. Hal ini yang dialami oleh bangsa Papua Barat sejak dianeksasikan ke Indonesia oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan ekonomi dan politik di Papua Barat.

Militer Indonesia memang, sejak masuk pada tahun 1963 hingga saat ini, kondisi yang cobah diciptakan adalah kondisi mencekam yang tidak memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi bangsa Papua. Kondisi ini cobah dilahirkan oleh bangsa Papua, namun sayang, karena kekuatan structural militer yang sangat rapih, ditambah lagi dengan pucuk pimpinan bangsa Indonesia “ Soekarno” yang otoriter, semuanya berjalan sesuai dengan keinginannnya. 

Militer yang anti demokrasi atau sangat bertentangan dengan demokrasi, biasanya dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua Barat, militer Indonesia sangat anti dialok dengan masyarakat Papua, militer Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian konflik dengan kekuatan fisik dalam hal ini kekuatan artileri, AK, m16 dan Pesawat tempur, yang harusnya lindungi masyarakatnya. Pada hal kita tahu bahwa demokrasi justru mengajarkan kita untuk mendorong dialok, diskusi, negosiasi dan kompromi. Walaupun militer menekankan kepatuhan dan perintah, tetapi militer harusnya ingat demokrasi yang menganjurkan kendali dan control terhadap perintah.