.jpg) |
| Buchtar Tabuni |
Jayapura, KNPBNews - Setelah Diplomat Internasional tuan
Benny Wenda menyeruhkan Boikot Pemilu Kolonial Indonesia, kali ini seruan
boikot dikeluarkan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar
Tabuni dari tempat persembunyian di Rimba Raya, West Papua. Berikut Seruannya:
“Pace,
Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang Papua to? lebih baik tong
tidak usa ikut PILPRES (Pemilihan Presiden -red). Mengapa kita boikot
PILPRE 2014 ? Pemilihan Presiden 2014 adalah ancaman bagi orang Papua Barat.
Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah ilegal karena status politik Papua Barat
dalam NKRI belum Final. Harus boikot dan solusinya REFERENDUM. Kami rakyat
Papua Barat bukan orang Indonesia ras Melayu melainkan kami Bangsa Papua Barat,
Ras Melanesia berbeda dengan orang Indonesia baik secara fisik maupun non fisik
dan juga letak wilayah serta geografis bedah jauh.
Selama
52 tahun hidup bersama Indonesia, setiap 5 tahun kita ikut pemilihan Presiden
DPR/DPD & DPRP namun, orang asli Papua tetap miskin & melarat diatas
kekayaan alam yang melimpah. Tong pu mama-mama Papua berjualan di pinggir
jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh, mol-mol besar dan kios, tempat jualan di Pasar
milik Orang Pendatang.
Selain
itu yang naik Presiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa ke TPS. Ingat
sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak sadar bahwa 5 menit kita
gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5 tahun. Pemilihan Presiden ancaman
bagi rakyat Papua Barat, sebab yg calon Presiden semua Militer. WIRANTO pernah
membunuh ribuan orang di Biak pada tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan Kopasus
yang Pernah melakukan Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya
Wamena Papua Barat Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Aceh
dan Juga Timor Leste.
Jokowi
alias Joko Widodo, menjadi Presiden berarti semua kebijakan pemeritahan dan
pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum mengetahui kondidisi di
Papua. Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP yang ketua umumnya adalah
Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H Eluay.
Kemudian
ARB alias Abu Risal Bakrie, menjadi Presiden maka semua sumber daya alam yang
ada di Papua akan diexploitasi untuk kepentingan Negara, seperti saat ini kita
lihat PT. Freeport di Timika.
Oleh
sebab itu semua kebijakan dan program termasuk Pilpres adalah ILEGAL. Hasil
Pepera 1969 yang Indonesia klaim bahwa, status politik Papua sudah final dalam
NKRI merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab itu selama rakyat Papua belum
menentukan nasib sendiri (Self Determination) secara bebas melalui mekanisme
internasional, maka PILPRES 2014 harus boikot dan solusinya: Referendum.
Buchtar
Tabuni masih terus diburuh oleh TNI dan Polri setelah dirinya memimpin demo
damai pada 26 November 2013 lalu. Dari tempat persembunyiannya dia terus
mengajak rakyat West Papua agar memboikot Pemilu Presiden. “DPO tidak akan
membatasi saya untuk konsolidasi boikot PILPRES NKRI 2014 dan menuntut
REFERENDUM dari kampung ke kampung. Ayo boikot PILPRES NKRI di seluruh tanah
papua.” Ujar Tabuni.
0 komentar:
Posting Komentar